Hidayatullah.com– Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani menanggapi masalah pengangguran di Indonesia yang dia ingatkan masih menjadi pekerjaan rumah (PR) pemerintah.
Netty menilai, setidaknya terdapat tiga hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah untuk menanggulangi masalah pengangguran di Indonesia.
“Ketika kita berbicara tentang pengangguran memang penyebabnya sangat banyak. Pertama, kita tidak bisa lepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia; kedua, kebijakan ekonomi kita; dan ketiga sinkronisasi sistem pendidikan kita dengan kebutuhan pasar lapangan kerja,” ungkap Netty di Jakarta, Kamis (17/10/2019) dalam rilis PKS kepada hidayatullah.com.
Aleg PKS Dapil Jabar VIII ini menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Indonesia per tahun rata-rata hanya 5 persen. Angka ini, lanjutnya, masih belum dapat menyerap tenaga kerja yang setiap tahun terdapat 3 juta angkatan kerja baru.
“Menurut teman-teman di bidang ekonomi, 1 persen pertumbuhan ekonomi itu hanya mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 250 ribu pekerja. Jadi, kalau ada 5 persen hanya terdapat sekitar 1.250.000. Sementara setiap tahun terdapat 3.000.000 angkatan kerja baru. Berarti kalau dihitung-hitung kasar, masih ada yang tidak dapat mengakses lapangan pekerjaan tersebut,” terang Netty.
Baca Juga
Faktor kedua yang mempengaruhi tingginya angka pengangguran di Indonesia, menurut Netty, adalah kebijakan ekonomi ekspor yang mempersempit kesempatan bekerja untuk tenaga kerja di Indonesia.
“Kebijakan ekonomi kita yang masih memberikan izin bagi bahan mentah diekspor dan diolah di luar negeri. Jika bahan mentah itu diolah di luar, maka jam kerja dan juga pekerjanya adalah orang-orang di negara tersebut. Berbeda jika, bahan mentah diolah di sini, artinya akan memberikan lapangan pekerjaan baru di negeri kita sendiri,” lanjutnya.
Netty mengatakan, perlu diperhatikan juga sinkronisasi kurikulum pendidikan dalam hal ini SMK dengan kebutuhan pasar akan lapangan kerja.
“Output link pendidikan kita belum semuanya link and match dengan kebutuhan pasar. Jadi, lulusan sekolah ini kadang tidak memenuhi kebutuhan yang disodorkan oleh pasar. Ini perlu diperhatikan oleh pemerintah,” kata Netty.
Netty menyampaikan, ke depannya pemerintah juga harus mendukung dan memfasilitasi kelompok ekonomi rumahan yang akan menyerap tenaga kerja di tengah masyarakat.
“Ke depan, pemerintah juga harus mulai melirik pemberdayaan masyarakat yang dari rumah mereka bisa melakukan kegiatan ekonomi, menciptakan ekonomi rumahan, termasuk pendidikan kewirausahaan di tengah masyarakat.
Ini membutuhkan iklim ekosistem usaha yang kondusif, misalnya perlu izin, kemasan, atau perlu akses modal. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah harus bagus baik di skala nasional maupun regional,” tutupnya.*
