Hidayatullah.com–Wakil Ketua Umum Bidang Ekonomi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas mengkritik maraknya bagi-bagi jabatan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) belakangan ini. Terlebih, Dia melihat banyak pihak yang diberikan posisi di BUMN tidak mempunyai rekam jejak yang mumpuni.
“Kalau kita ingin usaha-usaha milik negara atau BUMN itu maju, maka pemerintah tidak boleh menyerahkan pengurusannya kepada orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan dan kompetensi serta pengalaman dan kredibilitas yang mumpuni,” ujar Anwar Abbas dalam keterangannya, Minggu (30/05/2021).
Barusan ini, Abdi Negara Nurdin atau Abdee Slank resmi ditunjuk sebagai komisaris Independen PT Telkom. Penunjukkan itu langsung saja mendapatkan reaksi keras dari masyarakat karena Abdee tidak terlihat mempunyai jejak yang mumpuni untuk mengurusi PT Telkom.
Ketua PP Muhammadiyah ini menilai penunjukkan Abdee itu tidak selaras dengan semangat menaruh orang yang tepat di posisi yang tepat. Abbas melihat penunjukkan Abdee semata-mata sebagai tindakan balas budi karena Slank selama ini dikenal mendukung Jokowi.
“Penunjukannya terkesan lebih banyak bernuansa sebagai balas budi karena yang bersangkutan telah berkontribusi di dalam pilpres dan atau pemilu yang baru lalu,” terang Buya Abbas, sapaan akrab darinya.
Akhirnya, Abbas cukup menyayangkan kejadian ini terulang lagi di tengah kondisi ekonomi sulit seperti ini, posisi di BUMN masih saja dibagi-bagikan kepada pendukung atau relawan, seharusnya benar-benar diisi dengan orang-orang yang berkompeten. Jika tidak kompeten, Dia khawatir bagi-bagi jabatan akan memperburuk kinerja BUMN.
Sebagaimana diketahui, nama Abdee disandingkan bersama Eks Menristek Bambang Brodjonegoro yang juga baru ditunjuk menjadi komisaris utama. Duduk di kursi komisaris Telkom, di antaranya Bambang Brodjonegoro, Abdee Slank, hingga Stafsus Menteri BUMN Erick Thohir Arya Sinulingga. Diklaim penunjukan ini berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).*
