Hidayatullah.com—Anggota Komnas HAM Natalius Pigai turut menanggapi klaim Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan bahwa 110 juta orang mendukung penundaan pemilu. Natalius Pigai mengatakan bagi militer (merujuk pada Luhut yang merupakan seorang jenderal) adalah hal haram menyampaikan data bohong.
“Hal yg haram bagi militer itu data bohong. Dalam perang, jika gunakan data bohong bisa fatal,” ungkap Pigai melalui akun Twitter-nya, dikutip oleh Hidayatullah.com, Ahad (13/3/2022).
Pigai pun mencontohkan konsekuensi buruk dari penyampaian data bohong di militer.
“Misal, lapor ke atasan titik persembunyian musuh, lantas dibom ternyata tanah kosong. Negara rugi uang, amunisi, tenaga & marwa. Luhut Jenderal yg gagal Paham!” Ujar Pigai.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Pandjaitan, mengklaim berdasarkan big data mengenai perbincangan di media sosial, ada 110 juta warganet yang mewacanakan agar pemilu 2024 ditunda.
Luhut mengklaim rakyat menginginkan Pemilu 2024 bisa ditunda hingga satu hingga tiga tahun. Ia mengatakan rakyat yang ingin agar pemilu 2024 ditunda jumlahnya banyak, maka aspirasi tersebut harus didengar partai politik dan DPR.
“Kita kan punya big data, dari data tersebut grab 110 juta (warganet yang menggunakan beragam platform) mulai dari Facebook, Twitter, macam-macam. Di Twitter saja, ada 10 juta lah (warganet) yang membicarakan isu ini,” ungkap Luhut dalam program siniar Deddy Corbuzier yang tayang di YouTube, Jumat (11/3/2022).
Luhut mengklaim rakyat menengah ke bawah ingin situasi Indonesia tenang. Mereka, kata dia, ingin fokus kepada pemulihan ekonomi.
“Kita kan kemarin seolah sakit gigi ketika mendengar (perpecahan) seperti kampret lah, cebong lah, kadrun lah. Itu kan menimbulkan dampak yang gak baik. Masak terus-terusan mau seperti itu. Ya, kita coba tangkap aspirasi publik dari big data tadi,” katanya.
Mantan Kepala Staf Presiden (KSP) itu mengklaim ada aspirasi dari publik yang mempertanyakan untuk apa menghabiskan dana lebih dari Rp100 triliun agar pemilu 2024 bisa digelar di tengah kondisi pandemi COVID-19.
“Itu yang rakyat ngomong,” tutur dia.
Klaim Luhut itu kemudian dinilai sebagai hal mustahil oleh banyak pihak, kecuali ada mark up alias penggelembungan data.
Pendiri Drone Emprit dan Media Kernels Indonesia Ismail Fahmi, mengutip Laboratorium Indonesia 2045 (Lab45), berujar hanya 10.852 akun twitter yang terlibat baik secara langsung atau tidak langsung dalam pembicaraan jabatan presiden tiga periode dengan mayoritas menolak.
Ia menambahkan, dari 18 juta pengguna Twitter di Indonesia, hanya sekitar 10 ribu atau 0,055 persen yang aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden.
“Padahal user Twitter paling cerewet soal politik. Apalagi user kanal lain seperti IG, FB, persentase bisa lebih sedikit. 110 juta sepertinya impossible,” ujar Ismail melalui aku Twitter-nya, Sabtu (12/3,2022).
Ia mengakui pengguna Facebook di Indonesia tahun lalu mencapai 140 juta. Namun demikian, dengan asumsi 0,055 persen aktif bicara mengenai perpanjangan masa jabatan presiden, maka diperoleh 77 ribu pengguna Facebook terlibat dalam pembicaraan isu tersebut.
“Mark up 10x = 777 ribu. Mark up 100× = 7,7 juta. Markup 1000x = 77 juta. Jadi, impossible ada 110 juta yang ikut aktif bicara, kecuali di-mark up 1000x lebih datanya,” ungkap dia.*
