Hidayatullah.com –Perdana Menteri Palestina di Ramallah, Salam Fayyad, mengatakan bahwa upaya rekonsiliasi dengan Hamas seharusnya lebih memusatkat perhatian pada masalah keamanan dibanding politik.
“Kemajuan diukur berdasarkan pluralisme politik, yang mana bisa menjadi kekuatan jika dikelola dengan baik. Apa yang menguras tenaga kita adalah pluralisme keamanan, bukan pluralisme politik,” kata Fayyad Sabtu (13/11), sebagaimana dikutip Maan dari Ash-Sharq Al-Awsat
“Adalah lebih penting untuk meninjau secara serius pengakuan timbal balik antara PLO dan Israel pada tahun 1993. PLO tidak mengakui (negara) Israel, tapi mengakui hak orang Israel untuk hidup secara damai. Jika Israel berusaha untuk meyakinkan dunia internasional bahwa pendirian negara Palestina akan membahayakan eksistensi Israel, itu artinya Israel memveto pendirian sebuah negara Palestina,” papar Fayyad.
Dia menambahkan, “Pada 1993, Israel mengakui PLO sebagai perwakilan sah dari rakyat Palestina dan tidak mengakui hak rakyat Palestina untuk mendirikan sebuah negara.”
Ketika ditanya apakah Otorita Palestina akan melangkah ke PBB guna mencari pengakuan internasional untuk negara Palestina, Fayyad berkata, “Apa yang ingin saya tegaskan adalah melangkah ke Dewan Keamanan PBB untuk mencari dukungan internasional perlu persiapan. Hal itu tidak sesederhana seperti hanya pergi ke DK-PBB begitu saja, karena apa yang kita usahakan adalah mewujudkan sebuah negara, bukan hanya mendeklarasikannya.”[di/maan/ hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
