Hidayatullah.com–Faksi Palestina Hamas dan Fatah hari Rabu meminta Mesir untuk menunda rekonsiliasi nasional Palestina dan meminta kontrol politik dan administratif penuh atas Jalur Gaza sampai 10 Desember.
“Gerakan Hamas dan Fatah meminta saudara-saudara dari Mesir untuk menunda kelanjutan proses serah terima tugas pemerintah di Jalur Gaza, sebagaimana yang telah disepakati dalam perjanjian Kairo pada 12 Oktober 2017 antara kedua gerakan, mulai 1-10 Desember. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan penataan guna menjamin langkah-langkah menyukseskan rekonsiliasi yang diinginkan rakyat Palestina,” demikian bunyi pernyataan dalam konferensi pers yang disampaikan atas inisiatif Ketua Gerakan Hamas di Jalur Gaza, Yahya Sinwar, bersama faksi-faksi Palestina lain sebagaimana dikutip Palinfo.
Kedua kelompok menggelar pertemuan luar biasa di Gaza yang dihadiri oleh delegasi keamanan Mesir.
Setelah pertemuan darurat tersebut, juru bicara Fatah Fayez Abu Eitah membacakan pernyataan bersama dalam konferensi pers.
Ia mengatakan bahwa penundaan tersebut diperlukan untuk segala persiapan demi tercapainya rekonsiliasi yang sukses, kutip Anadolu Agency.
Pada 12 Oktober, dua gerakan politik utama Palestina menandatangani sebuah kesepakatan rekonsiliasi di Kairo, yang bertujuan untuk menyelesaikan konflik politik yang telah berlangsung selama satu dekade.
“Pada prinsipnya, kedua pihak sepakat untuk memperbolehkan pemerintah Palestina yang sah kembali ke Gaza, sesuai dengan undang-undang Palestina,” kata Azzam al-Ahmad, ketua delegasi Fatah dalam perundingan Kairo.
Kesepakatan tersebut meminta pemerintah persatuan Palestina pimpinan Fatah untuk mengambil alih Jalur Gaza per 1 Desember.
Sejauh ini, keduanya telah menyatakan bahwa mereka akan berupaya semaksimal mungkin untuk mematuhi kesepakatan tersebut.
Tepi Barat dan Jalur Gaza terbagi secara politik maupun administratif sejak 2007, ketika Hamas mengambil alih jalur tersebut dari Fatah, setelah pertempuran selama beberapa hari.
Baca: Hamas-Fatah Sepakat Rujuk, Perbatasan Rafah Siap Dibuka
Pertemuan ini digelar menyusul keputusan yang dikeluarkan oleh pemerintah konsensus Nasional yang dipimpin Rami Hamdallah di Ramallah, untuk mengembalikan para “pegawai yang mangkir” meninggalkan tugas sejak perpecahan tahun 2006, dengan dalih kebutuhan pemerintah pada mereka.
Rabu (29/11/2017) pagi, terjadi kebingungan dan kegaduhan luar biasa di sejumlah kantor pemerintah di Jalur Gaza setelah para pegawai yang mangkir tersebut kembali ke kantor-kantor mereka pasca terbitnya keputusan pemerintaht sersebut. Sementara itu persatuan pegawai di Jalur Gaza mencegah mereka masuk ke kantor-kantor sampai ada proses integrasi dan penyelesaian.*
