Hidayatullah.com—Penjajah ‘Israel’ dan Otoritas Palestina (PA) hari Ahas mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan yang memungkinkan pembebasan sekitar $ 500 juta dalam pendapatan pajak yang diambil dari rakyat Palestina digunakan dalam pembayaran listrik dan bahan bakar ke ‘Israel’.
’Israel’ berencana untuk menggunakan pendapatan pajak yang dikumpulkannya atas nama Otoritas Palestina (PA) untuk membayar utang sebesar hampir 2 miliar shekel (setara Rp8,8 trilyun) kepada ‘Israel’ Electric Co. (IEC) milik negara atas nama PA, kata Menteri Keuangan Zionis Bezalel Smotrich hari Ahad.
Kedua belah pihak membingkai perjanjian itu sebagai kemenangan setelah berbulan-bulan negosiasi, yang dibantu oleh pemerintahan Presiden AS Joe Biden, menurut seorang diplomat senior Barat yang akrab dengan masalah ini, yang mengatakan tujuannya adalah untuk menggunakan kesepakatan itu sebagai kerangka kerja untuk pelepasan dana tambahan yang sebelumnya telah ditahan pihak ‘Israel’ dari Otoritas Palestina (PA).
Terungkap! Jumlah Uang yang Dikirim Zionis ‘Israel’ ke Otoritas Palestina
Di bawah perjanjian yang dicapai sejak tahun 1990-an, Kementerian Keuangan penjajah memungut pajak rakyat Palestina terhadap barang-barang yang melalui Israel ke Tepi Barat atas nama Otoritas Palestina (PA).
Baca Juga
Dana pajak tersebut semestinya ditranfer bulanan ke Ramallah berdasarkan pengaturan lama antara kedua belah pihak, tetapi pembayaran tersendat setelah pecahnya genosida pada 7 Oktober 2023.
Namun sejak serangan Hamas dan genosida ‘Israel’ pada 7 Oktober 2023, Smotrich telah menahan dana sebesar 800 juta shekel yang dialokasikan untuk biaya administrasi di Gaza. Dana yang dibekukan itu lalu disimpan di Norwegia.
Dana yang dibekukan tersebut disimpan di Norwegia dan, katanya pada rapat kabinet hari Ahad, dan akan digunakan untuk membayar utang kepada IEC sebesar 1,9 miliar shekel.
“Prosedur tersebut dilaksanakan setelah beberapa tindakan anti-’Israel’ dan termasuk pengakuan sepihak Norwegia atas negara Palestina,” kata Smotrich kepada para menteri kabinet penjajah.
Tak Ikut Berjuang, Otoritas Palestina Tegaskan Lagi Ingin Mengelola Gaza
Utang Otoritas Palestina kepada IEC, kata Smotrich, menyebabkan tingginya pinjaman dan suku bunga. Ia melanjutkan bahwa akibat tingginya utang Otoritas Palestina menyebabkan rusaknya kredibilitas IEC yang akhirnya dialihkan kepada warga pendatang di ‘Israel’.
Kementerian Keuangan Otoritas Palestina mengatakan telah setuju agar Norwegia mencairkan sebagian dana dari rekening yang disimpan sejak Januari lalu sebesar 1,5 miliar shekel.
Sebagai bagian dari kesepakatan tersebut, 767 juta shekel dari dana yang dipegang Norwegia akan dibayarkan kepada perusahaan bahan bakar ‘Israel’. Dana itu untuk membeli bahan bakar mingguan selama beberapa bulan mendatang.
Otoritas Palestina Siap Kelola Gaza bersama ‘Israel’
Jumlah yang sama akan digunakan untuk melunasi utang terkait listrik perusahaan distribusi Otoritas Palestina kepada IEC.
Smotrich menentang pengiriman dana ke Otoritas Palestina yang menggunakan uang tersebut untuk membayar gaji pegawai sektor publik. Ia menuduh Otoritas Palestina mendukung serangan 7 Oktober 2023 di ‘Israel’ yang dipimpin oleh gerakan Islamis Hamas, yang menguasai Gaza.
Survei: Mayoritas Warga Palestina lebih ‘Sayang’ Hamas daripada Otoritas Palestina
Otoritas Palestina saat ini membayar 50-60 persen gaji pegawai. Israel juga memotong dana yang jumlahnya setara dengan total pembayaran martir, yang dibayarkan Otoritas Palestina kepada keluarga syuhada dan warga sipil yang dibunuh atau dipenjarakan oleh pihak penjajah ‘Israel’.
Kementerian Keuangan Otoritas Palestina mengatakan 2,1 miliar shekel masih ditahan oleh ‘Israel’, sehingga total dana yang ditahan menjadi lebih dari 3,6 miliar shekel pada 2024.
Penjajah juga mulai memotong rata-rata 275 juta shekel setiap bulan dari pendapatan pajaknya pada Oktober 2023, setara dengan alokasi bulanan pemerintah untuk Gaza.
“Hal ini memperburuk krisis keuangan, karena pemerintah terus mentransfer alokasi ini langsung ke rekening pegawai negeri di Gaza,” kata kementerian tersebut. Kementerian Keuangan sedang bekerja sama dengan mitra internasional untuk memastikan agar dana itu segera dicairkan.*
Baca juga: Otoritas Palestina Bukanlah Perwakilan Negara? Ini 10 Hal yang Perlu Anda Tahu
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
