Hidayatullah.com — Kelompok pembebasan Palestina, Hamas telah menyesalkan Uni Emirat Arab (UEA) setelah meminta Barat untuk menetapkannya sebagai ‘organisasi teroris’. Menteri luar negeri UEA sebelumnya mendesak negara-negara Barat untuk menunjuk Hamas sebagai kelompok teroris.
Menteri Luar Negeri UEA Abdullah bin Zayed meminta lebih banyak negara Barat untuk menunjuk Hamas sebagai organisasi teroris saat berpidato di acara organisasi Lobi Yahudi berpengaruh, AIPAC pekan lalu. Hamas pada hari Ahas membalas pernyataan itu, dengan mengatakan Abu Dhabi bertentangan dengan “nilai-nilai Arab”, kutip al-araby.
“Seruan Bin Zayed kepada negara-negara Barat untuk menunjuk Hamas sebagai kelompok teroris bertentangan dengan nilai-nilai Arab,” kata juru bicara Hamas Hazem Qasim di Twitter.
Dia menuduh UEA mengikuti garis “propaganda Zionis yang gagal dan bertentangan dengan dukungan publik Arab terhadap perlawanan di Palestina”. Bin Zayed mengatakan gerakan Islam Palestina, yang mengendalikan Gaza, tidak ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh sebagian besar Barat, “sangat disayangkan”.
“Sangat disayangkan beberapa negara tidak bertindak lebih jelas dalam mengklasifikasikan beberapa organisasi, seperti Hamas, Hizbullah atau Ikhwanul Muslimin,” katanya.
Baca Juga
“Sungguh menggelikan bahwa beberapa pemerintah hanya menyebut cabang militer dari sebuah organisasi teroris dan melampaui cabang politiknya, sementara tidak ada perbedaan di antara mereka.” Banyak negara Barat telah menetapkan sayap militer Hamas sebagai “organisasi teroris” tetapi bukan bagian politiknya.
Hamas telah memenangkan meraih hati rakyat Palestina, dan memenangkan pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006. Namun Barat dan Israel mendekati kelompok sekuler Palestina yang mau diajak kerjasama, PLO.
UEA adalah Negara Arab pertama yang menormalkan hubungan dengan Israel pada September 2020. Negara ini menandatangani perjanjian yang dikenal sebagai Kesepakatan Abraham.
Sejak itu kedua negara langsung menandatangani serangkaian perjanjian kerja sama yang memusingkan di berbagai bidang mulai dari perbankan hingga pembuatan film. Sementara UEA dan negara-negara Arab lainnya telah bergegas untuk merangkul ‘negara palsu Israel’, mayoritas pendapat bangsa Arab sangat menentang normalisasi.
Sebuah jajak pendapat yang diterbitkan Arab Centre for Research and Policy Studies (ACRPS) pada awal Oktober menunjukkan bahwa mayoritas 88 persen orang Arab menolak normalisasi dengan Israel. Israel, yang selama beberapa dekade mengklaim sebagai “satu-satunya demokrasi di Timur Tengah”, telah memasok teknologi spyware ke UEA.
Undang-undang anti-teror dan kejahatan dunia maya yang ambigu telah digunakan untuk menargetkan kritik terhadap rezim dan kelompok perlawanan. Situs web yang kritis terhadap catatan hak asasi manusia rezim telah diblokir di negara tersebut.
UEA telah memimpin kampanye militer dan politik melawan kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah, kelompok politik paling ditakuti sebagian besar rezim otoriter Arab dan memimpin tindakan keras terhadap gerakan-gerakan pro-demokrasi.*
