Sambungan artikel PERTAMA
Dukungan malu-malu HDP
Di samping HDP, Partai Demokratis Regional (DBP) juga menentang ide negara independen Kurdi. DBP dibentuk setelah partai fraternalnya, Partai Perdamaian dan Demokratis (BDP) dilebur dan dibentuk kembali menjadi sebuah struktur gabungan dengan HDP pada 2014.
Namun bagi HDP, meskipun wakil pemimpinnya yang dipenjara Selahattin Demirtas mendeklarasikan pada 10 September bahwa dia akan membela keputusan apapun yang diambil orang-orang KRG (Pemerintah Regional Kurdi di Iraq), partai itu telah menolak bergabung dalam inisiatif dukungan dan belum secara resmi membenarkan referendum dan belum pula mengambil langkah aktif untuk mengkampanyekan itu.
Menurut para analis dan anggota partai, hubungan rumit HDP dengan Partiya Karkerên Kurdistanê alias Partai Buruh Kurdistan yang berideologi Marxisme-Leninisme (sama dengan PKI; Partai Komunis Indonesia) yang menganggap Presiden KRG Massoud Barzani sebagai rival regional – merupakan alasan partai itu belum secara terbuka mendukung referendum.
Meskipun para pemilih HDP dan beberapa anggota mendukung pemungutan suara itu, partai itu tidak akan bergabung dengan insiatif seperti itu dan tidak pula menunjukkan ekspresi dukungan yang kuat karena ada simpati dalam jajarannya pada PKK,” Altan Tan, anggota parlemen dari HDP untuk Diyarbakir mengatakan pada MEE.
Tetapi menurut Tan, karena mayoritas Kurdi di Turki tenggara – banyak dari mereka yang memilih HDP pada 2015 – bersikap mendukung referendum, partai itu juga tidak dapat bersikap keras pada referendum.
“Jika orang-orang [yang mendukung pemungutan suara] melihat HDP menentang referendum, mereka akan marah dan HDP akan kehilangan dukungan rakyat. Itu yang ditakuti HDP, dan meskipun dalam hati mereka [para pemimpin HDP] menentang referendum, partai itu terpaksa hanya menunjukkan dukungan minimal agar para pemilihnya senang,” Tan menjelaskan.
HDP telah menyatakan bahwa partai itu tidak memiliki hubungan apapun dengan PKK, yang melanjutkan sebuah perlawanan bersenjata melawan Turki, tetapi negara Turki telah mengklaim bahwa ada bukti mengenai hubungan keduanya.
Menurut Mahmut Bozarslan, seorang jurnalis Kurdi-Turki di kota tenggara Diyarbakir, meskipun tidak ada “hubungan resmi antara PKK dan HDP, kedua kelompok itu berfokus pada isu yang sama dan berbagi simpati lebih.”
“Rakyat [Kurdi Turki di Diyarbakir] gembira dan senang mendengan referendum dan mendukung prosesnya,” katanya pada MEE.
“Ini menarik karena di Diyarbakir dan wilayah Kurdi lain di Turki tetangga, para simpatisan PKK merupakan mayoritas. Tetapi meskipun PKK bersikap menentang referendum, kebanyakan orang-orang di wilayah itu cukup mendukung proses tersebut.
Di saat yang sama, Tam yakin meskipun dukungan HDP dengan segan mendukung referendum, kemungkinan partai itu akan mengakui independensi Kurdistan jika pemungutan suara telah dilakukan dan sebuah negara dideklarasikan.
“HDP akan mendukung Kurdistan karena mereka tidak memiliki pilihan lain di hadapan para pemilih mereka. Tetapi itu juga berarti bahwa PKK akan kalah dalam pertarungannya dengan KRG.”
Ahli politik Kurdi, Coksun, menyetujui hal itu: “PKK menentang referendum karena persaingannya dengan KRG, tetapi orang-orang di jalanan melihat independensi Kurdistan tidak seperti yang dilihat gerakan-gerakan politik.”
“Mengenai ini, HDP melihat ini sebagai hal yang dibutuhkan untuk membedakan dirinya dari PKK terkait masalah referendum.”
‘Tidak untuk kami’
Dengan populasi terbesar Kurdi di wilayah itu, pemerintah Turki khawatir bahwa sebuah voting “setuju” akan menjadi bahan bakar separatisme di wilayah tenggaranya, di mana PKK telah melancarkan pemberontakannya selama tiga dekade.
Namun, meskipun simpati luas pada masalah sebuah negara Kurdistan merdeka, Tan mengatakan bahwa kebanyakan Kurdi di Turki tenggara tidak berbagi aspirasi terkait pemisahan diri.
“Kurdi di Turki tidak menginginkan sebuah Kurdistan merdeka di tenggara. Mereka ingin menjadi bagian dan hidup di Turki,” kata Tan.
“Meskipun referendum tersebut telah memiliki dampak dan anda akan lihat permintaan akan hak-hak yang lebih, pengakuan dan ruang untuk berintegrasi dengan Kurdi lain di wilayah,” dia menambahkan.
Menurut Bozarslan, alasan dibalik perbedaan tuntutan antara Kurdi di Iraq dan Turki berhubungan dengan keadaan yang berbeda dan demografi masing-masing kelompok.
“Kondisi kehidupan Kurdi di Turki baik dan orang-orang senang menjadi bagian dari Turki,” kata Bozarslan mengatakan pada MEE.
Baca: Wakil Presiden Iraq: Kami Tak Izinkan Terbentuknya ‘Israel Kedua’ di Iraq Utara
Tidak seperti di Iraq, di mana perjuangan untuk sebuah Kurdistan yang independen telah berlangsung selama bertahun-tahun, banyak dari Kurdi Turki hanya merasa terasingkan dalam tahun-tahun terakhir ini, katanya.
“Rusaknya proses perdamaian Kurdi pada 2015 dan kekerasan serta tindakan keras yang masih berlangsung pada Kurdi di tenggara telah membuat orang-orang tidak senang. Meskipun begitu, mereka tidak ingin membebaskan diri dari Turki.”
Hubungan Ankara-KRG
Pada tingkat diplomatik, referendum Kurdi makin memperumit hubungan dekat Erbil dengan pemerintah Turki.
Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menentang referendum sejak awal, takut itu akan berdampak pada minoritas Kurdi baik di Turki dan Suriah.
Angkatan bersenjata Turki memulai sebuah pelatihan militer di perbatasan Iraq pada Senin di saat Perdana Menteri Binali Yildirim mengatakan referendum Kurdi yang direncanakan merupakan sebuah masalah keamanan nasional, dan memperingatkan bahwa Turki akan mengambil langkah apapun yang diperlukan untuk meresponnya.
Erdogan juga mengatakan pada Rabu bahwa sedang mempertimbangkan untuk menjatuhkan sanksi pada Kurdi di Iraq utara terkait perencanaan referendum independensinya.
Baca Erdogan Menolak Bergabung dalam Koalisi ‘Teroris’
Dakwah Media BCA - Green
Yuk bantu dakwah media BCA 1280720000 a.n. Yayasan Baitul Maal Hidayatullah (BMH). Kunjungi https://dakwah.media/
Di saat yang sama, hubungan bilateral kuat Ankara dengan KRG telah memaksa Erdogan untuk menahan diri sehingga tidak sepenuhnya menentang referendum itu. Selama bertahun-tahun, telah terjadi beberapa kunjungan dan pertukaran penting antara Turki dan KRG serta peningkatan pesat dalam perdagangan – KRG merupakan pasar ekspor terbesar ketiga Turki – yang telah menyaksikan perusahaan-perusahaan Turki membanjiri pasar Kurdistan dan pembangunan sebuah jalur pipa yang memungkinkan KRG secara independen mengekspor hidrokarbonnya pada pasar internasional.
“Kuatnya hubungan antara Turki dan KRG, tingkat politik dan rantai ekonomi antara keduanya, serta hubungan erta antara Erdogan dan Barzani, membuat keberatan tanpa syarat Turki pada sebuah Kurdistan yang independen menjadi tidak mungkin,” Coksun mengatakan pada MEE.
“Turki menyadari bahwa status quo tidak dapat dipertahankan dan bahwa tidak ada jalan kembali di Iraq.
“Karena itu, Turki akan menyaksikan proses ini terungkap dan jika opini publik internasional akhirnya mengakui sebuah Kurdi yang independen, Turki akan mengakuinya,” dia menambahkan.
Pada saat yang sama, prioritas utama Turki di dalam ialah untuk menghentikan PKK – dianggap sebuah organisasi teroris oleh Turki, AS dan UE – dan sekutunya di Suriah, Unit Perlindungan Rakyat Kurdi (YPG), yang keduanya menentang KRG. Turki seringkali mengebom markas-markas PKK di wilayah KRG sejak bentrokan berlanjut antara petempur Ankara dan Kurdi pada Juli 2015.
Meskipun Kurdi Iraq diharapkan memilih sebuah negara independen, belum jelas bagaimana Barzani akan mengatur oposisi dari semua orang.
Referendum itu tidak memaksa Barzani untuk mendeklarasikan sebuah negara Kurdi yang independen. Hal itu mungkin membuatnya mempertimbangkan voting “yes” sebagai sebuah dorongan untuk bernegosiasi dengan Baghdad dan negara-negara tetangga terkait posisi yang lebih kuat.
Oleh karena itu, referendum mungkin memberikan lebih banyak ruangan bagi dukungan dari Ankara dan koordinasi hubungan untuk melawan PKK dan sekutunya di wilayah itu.*
Penulis adalah bditor berita Timur Tengah dan Afrika Utara di Midle East Monitor (MEE)