Oleh: Dr Asaad Abdel Rahman
Hidayatullah.com | MESKIPUN konflik Palestina-Israel terjadi di wilayah geografis yang relatif kecil, konflik ini mendapat perhatian besar dari media dan politik, karena keterlibatan banyak pihak internasional dan bahkan negara-negara besar dalam konflik. Ini adalah hasil dari sensitivitas di dunia Arab dan wilayah Timur Tengah, kekayaan negara mereka di banyak sumber daya alam. Konflik Palestina-Israel telah menjadi isu sentral di wilayah mengingat aspek Arab dan Islamnya.
Penjajahan militer dilakukan oleh sebuah otoritas atas wilayah independen dan wilayah itu dikenal sebagai sebuah wilayah penjajahan. Namun, apa yang dihadapi Palestina bersejarah melampaui penjajahan militer, yang biasanya tidak menuntut kedaulatan penuh atas wilayah yang dijajah dan hak kewarganegaraan terbatas pada otoritas dominan, yang tidak memberikan kewarganegaraan kepada penduduk yang dijajahnya.
Pertama, Penjajahan militer langsung, seperti pada tahun 1917, ketika pasukan Inggris Raya menjajah Palestina dan memberlakukan pemerintah kolonial atasnya, yang disambut suka cita oleh Eropa, ketika Jerusalem jatuh di bawah kekuasaan Barat untuk pertama kalinya sejak 1187. Sejak awal penjajahannya, Inggris mengumumkan bahwa salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi Deklarasi Balfour, yaitu membuka pintu untuk imigrasi Yahudi ke Palestina, mendirikan tanah nasional untuk mereka, dan bahkan mendorong dan mendukung mereka untuk mengamankan kendali atas tepi Timur Terusan Suez.
Baca Juga
Dengan melakukan itu, mereka memecah-belah orang Arab dengan penanaman entitas yang juga memastikan pemindahan orang Yahudi dari Eropa secara umum. Pada saat itu, organisasi yang bertindak sebagai inti dari apa yang nantinya dikenal sebagai Israel Defence Force didirikan dan dibentuk. Organisasi teroris semacam itu di Palestina termasuk Hashomer, Hagana, dan Palmach, yang merupakan sayap militer Organisasi Zionis Dunia, serta Irgun dan Stern, yang oleh pemerintah Inggris dianggap sebagai organisasi teroris.
Kedua, Penjajahan kolonial pemukim Ilegal yang melengkapi penjajahan itu. Ini adalah penjajahan paling berbahaya karena tujuannya adalah untuk menanamkan diri setelah merebut tanah, mengeksploitasi penduduknya dan mencabut mereka dari tanah dan rumah mereka dengan pemusnahan atau pengusiran. Jenis kolonialisme ini mengubah Palestina menjadi “tanah tanpa rakyat”, untuk merebut tanah tanpa orang pribuminya.
Penjajahan ini meluas hingga Tepi Barat sejak 1967, dengan para pemukim ilegal diberi kesempatan untuk mengimplementasikan rencana mereka dengan tangan mereka sendiri, dengan dukungan pemerintah Israel, setelah menciptakan sebuah struktur organisasi populer untuk diri mereka dan menembus sebagian besar lembaga negara, termasuk institusi legislatif, eksekutif, dan yudisial, serta lembaga keamanan militer Israel.
Bahaya yang ditimbulkan oleh mereka telah meningkat setelah mereka memperdalam dasar rasionalis agama radikal dan nasionalis ekstremis mereka yang membenarkan pembersihan etnis dan agama, mengambil keuntungan dari kehadiran perwakilan mereka di pemerintahan, peningkatan jumlah mereka di tentara, selain untuk meningkatkan dukungan resmi yang diwakili oleh pemerintah dan Knesset (parlemen Israel)
Ketiga, Penjajahan ekonomi langsung dan tidak langsung, yang menjamin kendali kekayaan penjajah, menurut laporan Konferensi PBB tentang Perdagangan dan Pembangunan “UNCTAD” pada akhir tahun 2019: “Pakar geologi dan ekonom sumber daya alam telah mengkonfirmasi bahwa Wilayah Penjajahan Palestina berada di atas penyimpanan minyak dan gas alam yang cukup besar, di Area C Tepi Barat yang terjajah dan pantai Mediterania di lepas pantai Gaza.
Namun, penjajahan terus mencegah rakyat Palestina dari mengembangkan ladang energi mereka demi eksploitasi dan mendapatkan keuntungan dari aset-aset semacam itu. Dengan demikian, rakyat Palestina telah ditolak dari menerima manfaat sumber daya alam yang seharusnya membiayai perkembangan sosial ekonomi dan memenuhi kebutuhan energi mereka. Semakin lama Israel mencegah warga Palestina untuk mengeksploitasi cadangan minyak dan gas alam mereka sendiri, semakin besar biaya peluang dan semakin besar total biaya penjajahan yang ditanggung oleh warga Palestina. ”
Keempat, Penjajahan budaya, yang bertujuan untuk menjarah dan menghapus sejarah Palestina, dan bahkan memori orang-orang Palestina, yang menghargai sejarah, bahasa, dan budaya Arab mereka. Negara Zionis sepenuhnya sadar bahwa kecuali ingatan ini dihapus, ia tidak akan pernah mencapai tujuannya menghapus identitas Arab-Muslim dari rakyat Palestina. Di sinilah letak bahaya hukum Negara-Kebangsaan, yang mengubah situasi dari realitas rasis saat ini menjadi mengatur kenyataan rasis ini, membuat rakyat Palestina menjadi pengungsi asing di tanah mereka sendiri.
Mereka menghadapi upaya untuk memberantas keberadaan politik dan budaya mereka, yang merupakan realitas lama dan baru di Palestina bersejarah. Sejarah Palestina adalah bukti dari eksistensi manusia Palestina yang hidup, yang membantah klaim Zionis tentang “tanah tanpa rakyat untuk rakyat tanpa tanah.”
Oleh karena itu, pendudukan militer dan kolonial menjalankan kebijakan pembersihan etnis, yang berlanjut sampai hari ini, melalui proses pembersihan etnis yang tidak konvensional, yang intinya adalah ekspansi kolonial di tanah ini, bahkan jika ini mengarah pada pemusnahan penduduk asli. Tujuan Zionisme adalah untuk menduduki tanah air rakyat Palestina dan menggantinya dengan Zionis Yahudi.*
Artikel dimuat di Middle East Monitor
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
