KPU dan Pemerintah Dituntut segera Hapus 17,5 juta DPT ‘Bermasalah’
BMPPAB juga mendesak dan mendorong Bawaslu untuk memperkuat pengawasan terhadap KPU.
BMPPAB: 17,5 Juta DPT Bermasalah, KPU-Kemendagri Harus Sikapi Serius
"Fakta ini dapat mengancam Presiden-Wakil Presiden terpilih kehilangan legitimasi dari rakyat."
IRESS: Reklamasi Teluk Jakarta Harus Disetop
Marwan menyayangkan sikap pemerintah yang justru menurutnya memberi angin segar bagi proyek…
Tolak Divestasi 51 %, Freeport Dinilai Ingkari Kesepakatan dengan Pemerintah Indonesia
Sebelumnya, beredar surat penolakan dari Freeport atas divestasi saham 51 %. Surat…
Buku “Usut Tuntas Dugaan Korupsi Ahok” Diluncurkan IRESS
Melalui buku tersebut, Marwan Batubara berharap agar para aktivis serta segenap masyarakat…
DPR Minta Pemerintah Mengkaji Ulang Proyek Kereta Api Cepat
Seharusnya Pak Jokowi menyelesaikan masalah-masalah yang mangkrak terlebih dahulu, bukan terus membuat…
Proyek Kereta Api Cepat Justru Sebabkan Hutang Negara Bertambah
"Amanah dalam pasal 33 jelas sekali, bumi, air maupun kekayaan alam yang…
IRESS Minta Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan
"Ditenggarai keputusan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh keinginan donor yakni…