Hidayatullah.com- Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah mengatakan jika dalam proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung ada penyimpangan yang subtantif dari Nawacita yang diusung oleh Presiden Jokowi.
“Karena itu saya meminta Presiden Jokowi insaf, kembali kepada Nawacita yang membuat orang terpukau waktu itu yakni terkait dengan ide poros Maritim, termasuk saya pribadi,” kata Fahri dalam diskusi publik bertema “Stop Pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung” di bilangan Senayan, Jakarta, Selasa (02/02/2016).
“Karena kami orang-orang dari Timur termasuk orang maritim (kepulauan) yang berharap pembangunan akan disentuh dari pantai, bukan lagi dari daratan,” imbuh Fahri dari NTB ini.
Dikatakan Fahri, dirinya melihat ada perspektif yang bisa dilakukan dalam memberikan kritik terhadap rencana proyek pembangunan Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung, dalam perspektif konstitusional pasal 33 yang berkaitan dengan BUMN.
“Amanah dalam pasal 33 jelas sekali, bumi, air maupun kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasi oleh negara serta dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat,” kata Fahri.
Sementara, lanjut Fahri, pembangunan Kereta Api Cepat ini mengundang PTP dalam kontrak proyek yang mengusai lahan negara. Mereka akan menaruh tulang-tulang besi (awak kereta,red) di tanah negara kemudian diklaim oleh kelompok lainnya.
“Ini yang menyebabkan permasalah tidak pernah clear hingga sekarang, bahkan akan menyebabkan negara punya hutang (bertambah),” pungkas Fahri.
Sebelumnya, Direktur Indonesia Resources Studies (Iress) Marwan Batubara mengatakan, terjadinya penggelembungan biaya proyek mengingat biaya kereta cepat Jakarta-Bandung mencapai 5,5 miliar dolar AS untuk jarak 142,3 km atau sekitar 38,5 juta dolar per km karena kepentingan donor China, bukan untuk bangsa Indonesia.
“Ditenggarai keputusan pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lebih didominasi oleh keinginan donor yakni China bukan atas keputusan pemerintah RI sendiri. [Baca: IRESS Minta Proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung Dihentikan ]
Hadir sebagai pembicara dalam acara diskusi publik yang digelar oleh IRESS bekerjasama Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah seperti Hafidz Tohir (Ketua Komisi VI DPR RI), Candra Tirta Wijaya (Mantan Anggota DPR RI 2009-2014 dan Pakar Politik Luar Negeri), Dr. Yayat Supriatna (Pakar Transportasi dari Univ. Trisakti Jakarta), serta Agus Pambagio (Pakar Kebijakan Publik).*
