Hidayatullah.com–Dalam pernyataan terbarunya terkait pemberlakuan kembali sanksi AS, Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikannya dengan nada menantang. Namun dia membuka pintu untuk perundingan di masa mendatang dengan Amerika Serikat meskipun fakta bahwa proses semacam itu hanya akan terjadi jauh di masa depan.
“Kali ini kami akan dengan bangga melanggar sanksi karena mereka adalah bentuk penindasan,” kata Rouhani dikutip al- Monitor dalam rapat dengan pejabat Kementrian Hubungan Keuangan dan Finansial.
Rouhani menambahkan bahwa ronde baru sanksi ini “bertentangan dengan hukum, perjanjian dan Resolusi PBB.”
Kesepakatan nuklir Iran antara Iran dan lima anggota permanen Dewan Keamanan PBB plus Jerman didukung oleh Resolusi Nomer 2231 Dewan Keamanan PBB. Meskipun begitu,
Baca: Banyak Menteri Kabinet Iran Mengundurkan Diri di Tengah Krisis Ekonomi
Dalam pemilu AS 2016, Donald Trump bersumpah untuk keluar dari kesepakatan nuklir, yang secara resmi dikenal sebagai Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). Sementara pemerintahan Trump telah menyatakan pihaknya berencana untuk memotong ekspor minyak Iran hingga nol, sejauh ini negara adidaya itu telah memberikan pengecualian kepada delapan negara: China, India, Italia, Yunani, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Turki. Rouhani menyebut pengecualian ini sebagai sebuah “kemenangan” dan “mundurnya” AS dari posisi awal.
Baca Juga
Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo telah mengajukan 12 tuntutan kepada Iran, mulai dari kesepakatan nuklir hingga kebijakan regional dan domestiknya. Banyak dari persyaratan maksimalis ini pada dasarnya menuntut Iran merubah wajah kebijakan-kebijakannya selama 40 tahun terakhir.
Terkait kemungkinan bernegosiasi dengan Amerika Serikat, Rouhani mengatakan jika Amerika Serikat akan tetap berkomitmen pada persetujuan awalnya dalam kesepakatan nuklir, itu bisa menjadi dasar perundingan di masa depan. Rouhani mengatakan bahwa dalam pertemuan Majelis Umum PBB (UNGA) pada September, pemimpin dari empat negara berbeda menawarkannya untuk memediasi perundingan AS-Iran.
Rouhani mengatakan bahwa respon Iran kala itu ialah, “Kamu [Amerika Serikat] tepati janji Anda, dan kita akan duduk dan berbicara.”
Baca: Pengacara Trump Mengatakan Rezim Iran akan Segera Digulingkan
Dalam sebuah wawancara dengan USA Today, Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif juga menyatakan bahwa Iran berkeinginan melakukan pembicaraan dengan Amerika Serikat selama negara Barat itu memenuhi kewajibannya dalam persyaratannya saat ini.
Sementara Iran berupaya melawan sanksi AS, di dalam negeri, pemerintahannya terus menghadapi rintangan dalam meloloskan undang-undang yang akan memudahkan transaksi bank dengan negara-negara asing.
Dewan Wali Iran menolak RUU yang merupakan satu dari empat RUU yang dirancang untuk memenuhi standar anggota Financial Action Task Force (FATF). Dewan Wali mengklaim bahwa pihaknya menemukan “kelemahan dan ambiguitas” dalam memerangi terorisme dan kejahatan finansial. Pengkritik RUU mengklaim itu akan membocorkan informasi keuangan yang sensitif ke negara-negara musuh. */Nashirul Haq AR
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
