Hidayatullah.com–Dewan Militer yang menjadi penguasa de facto di Sudan saat ini telah menangkap para pejabat pemerintah era Omar Al-Bashir dan berjanji tidak akan membubarkan unjuk rasa.
Dilansir BBC, dalam konferensi pers hari Ahad (14/4/2019) jubir Dewan Militer Mayjen Shams Ad-din Shanto mengatakan bahwa pihaknya “siap untuk mengimplementasikan” apa saja pemerintahan sipil yang disetujui oleh partai-partai oposisi.
“Kami tidak akan menunjuk perdana menteri. Mereka (oposisi) yang akan memilihnya,” kata Shanto merujuk kepada kelompok-kelompok oposisi dan para pengunjuk rasa.
Dia juga mengatakan bahwa tentara tidak akan mengusir pengunjuk rasa dari tempat aksinya dengan kekuatan pasukan. Namun, pengunjuk rasa diminta agar membiarkan “kehidupan normal berjalan kembali” dan menghentikan aksi-aksi pemblokiran jalan.
“Mengangkat senjata tidak akan ditoleransi,” imbuhnya.
Baca Juga
Dewan Militer juga mengumumkan sejumlah keputusan, di antaranya: menunjuk pimpinan tentara dan polisi yang baru; mengangkat kepala dinas intelijen nasional NISS yang baru; membentuk komisi pemberantasan korupsi, serta menginvestigasi kasus korupsi penguasa sebelumnya; mencabut pembatasan dan sensor terhadap media; membebaskan anggota kepolisian dan tentara yang ditangkap karena berpihak kepada demonstran; mengkaji ulang misi-misi diplomatik, serta penarikan dubes Sudan dari Amerika Serikat dan utusan Sudan untuk PBB di Jenewa.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
