Hidayatullah.com– Barisan partai pendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto – Sandiaga Uno, yang tergabung di Koalisi Indonesia Adil dan Makmur diharapkan tidak bergabung dengan Koalisi Indonesia Kerja (KIK). Sebab pemerintah tetap harus dikritisi atau “ditekan”.
Pakar Hukum Tata Negara, Bivitri Susanti mengatakan, kalau misalkan semua partai pendukung Prabowo-Sandi berada di lingkaran pemerintahan, maka itu sesungguhnya tidak baik untuk kehidupan berdemokrasi di negeri ini. Sebab kebijakan pemeritah tetap harus dikritisi.
“Menurut saya secara hukum tata negara meniadakan oposisi. Walaupun kita presidensial, tidak ada oposisi secara resmi. Tapi tetap saja perlu ada kelompok yang di luar pemerintahan yang memang harus mengkritisi kebijakan,” katanya saat berbincang-bincang, Jumat (28/06/2019) kutip KBRN.
“Kalau semua bergabung di pemerintahan, saya kira berbahaya bagi demokrasi adalah jadinya lebih banyak transaksi supaya pemerintahannya lancar, tapi akhirnya kalau tidak ada kritik itu selalu tidak baik bagi demokrasi,” lanjutnya.
Konkretnya, lanjut dia, yakni dengan tetap mengkritisi berbagai kebijakan pemerintahan Jokowi-Maruf dalam lima tahun ke depan. Misalkan mengkritisinya melalui kursi parlemen.
Baca Juga
“Silakan pemerintah “ditekan”, tapi ke arah yang baik. Kembali ke arah politik untuk melahirkan kebijakan untuk masyarakat yang lebih baik ke depan,” pungkasnya.
Sementara itu, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera mengajak semua Koalisi Adil Makmur dan rakyat Indonesia menjadi oposisi konstruktif Presiden Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.
“Saatnya membangun oposisi kritis dan konstruktif. Untuk pembangunan bangsa berkelanjutan yang efektif perlu dikawal bersama, agar kesalahan-kesalahan periode sebelumnya bisa diperbaiki untuk kemakmuran rakyat,” ujarnya dalam siaran persnya kepada hidayatullah.com, Jumat (28/06/2019).
Sedangkan capres 02 Prabowo Subianto, meskipun gugatannya terhadap hasil Pilpres 2019 ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK), namun ia menyatakan bahwa perjuangannya bersama timnya tidak akan berhenti.
Perjuangannya itu kata dia untuk mencapai kepentingan yang lebih besar lagi. Ia meminta para pendukungnya agar tetap tegar dan optimistis.
“Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif, kita bisa berjuang di forum-forum lain. Kita bisa konsolidasi. Kita punya kekuatan massa yang riil,” ujarnya dalam pidatonya pasca putusan MK di Jakarta, Kamis (27/06/2019).*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
