Hidayatullah.com– Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid mengandaikan untuk mengukur seberapa perlu melakukan amendemen UUD NRI Tahun 1945, tak bisa menggunakan alat semacam termometer.
Namun, menurutnya, keinginan melakukan hal demikian bisa dilihat dari Rekomendasi MPR Periode 2014-2019 di mana salah satu rekomendasinya adalah menghadirkan Pokok-Pokok Haluan Negara.
Apakah nanti menghidupkan haluan negara ala GBHN lewat amendemen disetujui atau tidak, diketahui setelah MPR melakukan serap aspirasi ke seluruh komponen masyarakat.
Hal itu disampaikan Jazilul sebagai menjadi pembicara ‘Diskusi Empat Pilar MPR’ di Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Jakarta (11/12/2019).
Baca: Ketua DPR: Amendemen Terbatas Jangan Melebar Tambah Masa Jabatan Presiden
Dalam diskusi bertema “Urgensi Amendemen Konstitusi” itu, Jazilul mengatakan, saat ini MPR dipimpin oleh 10 orang, yang merepresentasikan seluruh kekuatan politik yang ada serta kelompok DPD
Baca Juga
Dengan bekal Rekomendasi MPR Periode 2014-2019, pimpinan MPR saat ini melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi keagamaan dan partai politik. “Kami meminta masukan terkait amendemen,” ujar politisi asal Bawean, Jawa Timur ini dalam keterangan tertulis diterima pada Kamis (12/12/2019).
Setelah melakukan safari kebangsaan ke berbagai organisasi politik dan agama, Jazilul mengakui banyak pikiran dan pendapat, tidak hanya masalah haluan negara GBHN. “Namun juga misalnya bagaimana pemilihan langsung Presiden dan kepala daerah dievaluasi,” tuturnya.
Lebih lanjut dikatakan, dari serap aspirasi itu kemudian dipetakan dan diakui ada keinginan dari masyarakat tentang perlunya amendemen.
“Tidak menutup kemungkinan masalah yang lain, tidak hanya soal GBHN,” ungkapnya.
Baca: Jokowi Diskusikan Amendemen UUD 1945 Bareng Pimpinan MPR
Walau begitu, MPR tetap menunggu aspirasi dari masyarakat yang lain, “termasuk dari insan pers,” tegasnya.
Sebelum mengambil keputusan, MPR katanya perlu melakukan sosialisasi mengenai rencana amendemen. Hal ini disebut memerlukan waktu yang panjang. Bila semua aspirasi sudah diserap, tinggal MPR menyusun jadwal untuk memutuskan amendemen atau tidak.
“Bila setuju amendemen, mana saja pasal yang perlu diubah,” imbuhnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
