Hidayatullah.com– Pasca ditetapkannya wabah virus corona sebagai pandemi oleh badan kesehatan dunia (WHO), Presiden Joko Widodo meminta kepada kepala daerah untuk bisa menentukan status daerah yang dipimpinnya terkait dengan penyebaran Covid-19 itu.
Presiden Jokowi juga meminta agar kepala daerah berkonsultasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ihwal rencana penetapan status wilayahnya tersebut.
Akan tetapi, langkah Jokowi itu menuai sejumlah kritikan tajam, antara lain dari Anggota Komisi VIII DPR RI, Bukhori Yusuf.
Politisi PKS ini menilai, Presiden Jokowi bertanggung jawab penuh mengambil alih komando dalam penanganan wabah Covid-19.
Baca: Din: Cara Pemerintah Tangani Wabah Corona Harus Dikritik
Presiden Jokowi, kata Bukhori, perlu menjadi garda terdepan dalam memberi kepastian rasa aman bagi publik di tengah situasi genting. Peran komando ini seyogianya dilakukan oleh figur setingkat Presiden, bukan Menteri apalagi Kepala Daerah.
Baca Juga
“Jauh sebelum situasi ini terjadi (27 Februari 2020), kami telah mengingatkan pemerintah agar siaga dalam menghadapi ancaman Covid-19 mengingat situasi global saat itu mulai mengkhawatirkan, tetapi sangat disayangkan bahwa masih ada sebagian pihak yang justru mem-bully sikap kami kala itu,” ujar Bukhori di sela-sela kegiatan reses di Semarang, Jawa Tengah kemarin dalam rilisnya kepada hidayatullah.com pada Senin (16/03/2020).
“Akan tetapi pada sisi lain, bukhori mengapresiasi langkah Presiden Jokowi yang akhirnya mengambil tindakan, tepatnya pada tanggal 2 Maret 2020, dengan memberikan keterangan pers perihal kesimpangsiuran informasi Zero Case Corona di Indonesia. Akhirnya, dengan segala keprihatinan, terbukti bahwa ada dua warga negara Indonesia yang positif terjangkit virus Corona saat itu,” sambugnya.
Lebih lanjut, Bukhori pun menyesalkan sikap Jokowi yang terkesan “cuci tangan” dengan melimpahkan status bencana Covid-19 ke daerah.
Bukhori mengimbau kepala daerah agar tidak dibiarkan memberikan ijtihad-nya masing-masing dalam merespons penyebaran virus yang semakin meluas ke sejumlah kota di Indonesia.
Bukhori menilai, harus ada arahan jelas dan komando yang terukur dan terpusat dari Presiden, dengan tetap memperhatikan tindakan pre-emtif sebagai upaya mitigasi meluasnya bencana.
“Berkaca dari perkembangan terkini kasus corona, saya menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan tidak siap, bahkan gagap dalam menghadapi penyebaran virus corona.
Sederhana saja, lihat betapa rapuhnya sistem deteksi dini di Istana sehingga berakibat salah satu Menteri positif terjangkit corona. Artinya, dengan menimbang kejadian tersebut, sepatutnya Presiden menarik kembali keputusannya untuk menyerahkan status bencana corona ke masing-masing daerah dan mulai mengambil alih komando secara terpusat.
Sebab, penanganan penyebaran virus corona membutuhkan pendekatan integralistik antar wilayah mengingat interaksi antar manusia begitu luas dan multi segmen,” paparnya panjang lebar.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
