Hidayatullah.com–Aliansi anti-Islamofobia Prancis menyerukan demonstrasi nasional menentang RUU yang dikecam karena menyerang kebebasan beragama, The New Arab melaporkan.
Pada bulan Februari, anggota parlemen menyetujui undang-undang yang akan memperkuat pengawasan masjid, sekolah, dan klub olahraga untuk melindungi Prancis dari kelompok Islam radikal dan memastikan penghormatan terhadap nilai-nilai Prancis – salah satu proyek penting Presiden Emmanuel Macron.
“Ini serangan sekuler yang sangat kuat,” kata Menteri Dalam Negeri Gerald Darmanin kepada radio RTL menjelang pemungutan suara. “Ini teks yang sulit … tapi perlu untuk republik.”
Sekelompok organisasi Muslim, yang menyebut diri mereka Front Melawan Islamofobia, menyesalkan “hukum separatis dan rasis” dan berjanji akan mengadakan demonstrasi “di mana-mana di Prancis” pada 21 Maret.
“Dengan sinisme yang tidak proporsional, pemerintah menggunakan instrumen terorisme, para korbannya, dan emosi kami untuk menjadikan setiap Muslim sebagai musuh dari dalam,” ungkap aliansi tersebut dalam pernyataan Februari dalam persiapan untuk demonstrasi mendatang.
Baca Juga
“Kami menolak untuk membiarkan Islam dan Muslim dilemparkan ke padang rumput perdebatan bahkan ketika krisis kesehatan, sosial, ekonomi dan ekologi dan keadaan darurat meningkat,” ujar kelompok itu.
“Kami menolak bahwa RUU ini, yang harus dibahas sampai pemilihan presiden berikutnya, berfungsi sebagai batu loncatan bagi Islamofobia paling berani, selalu siap untuk mengalahkan perebutan kekuasaan,” tambahnya.
Pernyataan Aliansi anti-Islamofobia Prancis selanjutnya mendorong partisipasi dalam pawai, dengan mengatakan: “Jangan takut! Ini tentang membela hak-hak kita, kebebasan kita, martabat kita.”
‘Hukum Rasis’
Di antara lebih dari 70 pasal terpisah, undang-undang tersebut memperluas kemampuan negara untuk menutup tempat ibadah dan sekolah agama, serta melarang pengkhotbah ekstremis.
Di tengah kekhawatiran tentang pendanaan masjid oleh Turki, Qatar atau Arab Saudi, diperlukan kelompok agama untuk menyatakan sumbangan asing yang besar dan akun mereka disertifikasi.
Macron dan Darmanin khususnya telah dituduh menjadi kaki tangan sayap kanan dengan membesar-besarkan bahaya kelompok Islamis dalam komunitas imigran yang sering terpinggirkan yang ditemukan di pinggiran kota Prancis.
Pemerintah membantah bahwa ancaman itu nyata, menunjuk pada serangan teror berulang-ulang dan apa yang disebut Macron sebagai perkembangan “masyarakat tandingan” yang menolak sekularisme, kesetaraan, dan nilai serta hukum Prancis lainnya.*
Baca juga: RUU Penangkal Islamisme Diperdebatkan di Parlemen Prancis
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
