Hidayatullah.com — Muktamar ke 34 Nahdlatul Ulama (NU) resmi dibuka Presiden Joko Widodo (Jokowi). Dalam sambutan Jokowi mengapresiasi peran NU yang mengawal kebangsaan, toleransi, kemajemukan, Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, NKRI. Ia berharap hal itu bisa di jaga dan dirawat secara berkelanjutan. Dalam kesempatan itu, ia bicara banyak hal.
Kepala negara ini juga mengucapkan terima kasih kepada NU atas bantuan dalam menenangkan umat, masyarakat saat masa pandemi Covid-19 menyerang.
“Pertama-tama atas nama pemerintah, atas nama masyarakat, atas nama negara saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi kepada Nahdatul Ulama yang telah membantu pemerintah dalam menenangkan umat, menenangkan masyarakat dalam masa pandemi ini,” ujar Jokowi saat membuka Muktamar di Pondok Pesantren Daarussa’adah Lampung Tengah, Provinsi Lampung, seperti disiarkan di Youtube NU Channel, Rabu (22/12/2021).
Jokowi mengaku senang lantaran para ulama para kiai turut mengajak masyarakat untuk ikut menjalani program vaksinasi. Ia turut menceritakan bagaimana kondisi saat rumah sakit penuh, sehingga pasien harus rela ditempatkan di lorong. “Di pertengahan Juli tepatnya 15 Juli kita berada pada posisi yang sangat mencekam, ngeri saya kalau menceritakan, semua rumah sakit di Jawa dan Bali penuh,” ujar Jokowi.
Jokowi lantas bersyukur karena saat ini kasus positif Covid turun drastis dari yang sempat melebihi angka 50 ribu, kemarin Selasa 21 Desember 2021 hanya 216 kasus. Sementara untuk vaksinasi saat ini Indonesia sudah menyuntikkan 263 juta vaksin pada masyarakat. Dengan rincian 73% untuk dosis pertama dan 51,8% dosis kedua.
Ia juga mengabarkan kondisi vaksinasi anak 06-11 tahun yang baru bergulir pada, Selasa (14/12) lalu. Ia mengatakan saat ini jumlah vaksin yang disuntik telah mencapai 1 juta.
Selain itu Jokowi menyinggung soal ekonomi umat, ia tak menepik soal adanya masalah pemerataan yang sudah sering bicarakan. “Memang kita harus berbicara apa adanya, pemetaan bukan sebuah hal gampang yang bisa dilakukan,” ucapnya.
Tetapi, lanjut Jokowi ia melihat kekuatan di NU sekarang berada di anak muda dan santrinya yang pintar, termasuk sekolah dari Universitas besar yang ada diseluruh dunia. “Apabila ini bisa dirajut dalam sebuah lokomotif saya menyakini ini bisa menarik gerbong yang ada dibawah untuk bersama-sama mensejahterakan semuanya,”terang Jokowi
Lebih jauh, Jokowi juga menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah bisa perusahan berbentuk PT, atau kelompok usaha. Pemerintah bahkan siap menyiapkan konsensi atau hak pengeloaan tanah.
“Dan kalau siap pemerintah. Saya menyiapkan konsesi, baik itu konsesi terserah mau dipakai untuk, lahan pertanian silakan. saya juga ingin menyiapkan konsesi Minerba. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Yang pengen bergerak di usaha-usaha nikel misalnya, usaha usaha batubara, usaha-usaha bauksit, usaha-usaha copper, usaha tembaga silakan, “tutur Jokowi.
Hanya saja Jokowi memberi syarat, yakni kegiatan itu harus dilakukan dalam kelompok usaha besar agar bisa menarik kelompok masyarakat lainnya. Hal ini tak lain dari tujuan pemerintah yakni menyejaterakan masyarakat dapat tercapai.
“Tetapi sekali lagi ini dalam kelompok usaha besar. Sehingga bisa menggeret, mengajak gerbong-gerbong yang lainnya untuk ikut menikmati. Ini memerlukan sebuah kerja besar tetapi saya melihat potensi di Nahdlatul Ulama itu ada, tinggal merajutnya,” urainya.
“Ke depan yang namanya teknologi, harus mau tidak mau, kita masuk kesana. Karena kita ingin teknologi ini mashlahat bagi umat, rakyat, jangan sampai ini merusak, membuat hal-hal negatif bagi rakyat kita.”
Di akhir Jokowi mengingatkan agar NU hati-hati dengan peradaban dunia, hal ini tak lepas dari tema besar Muktamar NU yang memuat kata berhikmat untuk peradaban dunia. “Hati-hati mensikapi ini, memang peradaban itu harus kita pengaruhi agar mashlahat bagi umat di seluruh dunia, khususnya di negara kita Indonesia,”pungkas Jokowi.
Tampak hadir pada Muktamar NU, Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin, Mantan Wapres Jusuf Kalla (JK), Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Abdul Halim Iskandar, dan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.*
