Hidayatullah.com — Tindakan pemerintah China yang menahan warga Uighur dan sebagian besar etnis minoritas Muslim lainnya di Xinjiang mungkin merupakan “kejahatan terhadap kemanusiaan”, kata kantor HAM PBB dalam laporan yang diterbitkan pada Rabu (31/08/2022) malam.
Laporan setebal 45 halaman itu meminta Beijing untuk segera membebaskan “semua individu yang dirampas kebebasannya secara sewenang-wenang”, mengklarifikasi keberadaan individu yang tidak dapat ditemukan keluarganya dan melakukan “peninjauan penuh” terhadap UU keamanan domestik dan mencabut semua UU yang diskriminatif.
Dokumen tersebut, yang diterbitkan 13 menit sebelum masa jabatan Kepala Hak Asasi Manusia PBB Michelle Bachelet berakhir, muncul empat tahun setelah laporan terobosan dari Komite PBB untuk Penghapusan Diskriminasi Rasial yang mengungkapkan bahwa lebih dari satu juta orang ditahan dalam jaringan pusat penahanan di seluruh Xinjiang.
Pemerintah pemerintah Amerika Serikat serta parlemen di Inggris, Kanada, dan Prancis sejak itu menyebut perlakuan China terhadap Uighur sebagai “genosida”.
Laporan PBB itu tidak menyebutkan kata “genosida”, tetapi menyimpulkan bahwa “pelanggaran HAM yang serius telah dilakukan” di Xinjiang “dalam konteks penerapan strategi kontra-terorisme dan kontra-ekstremisme oleh Pemerintah”.
Baca Juga
“Tingkat penahanan sewenang-wenang dan diskriminatif terhadap Uighur dan banyak komunitas Muslim lainnya … dapat merupakan kejahatan internasional, khususnya kejahatan terhadap kemanusiaan,” lanjutnya.
Orang-orang Uighur adalah etnis Turki yang mayoritas Muslim yang berbeda dalam agama, bahasa, dan budaya dari kelompok etnis Han yang mayoritas di China.
Bachelet telah meminta akses “tanpa batas” untuk mengunjungi Xinjiang sejak 2018, tetapi hanya diizinkan masuk ke China pada Mei.
Setelah kunjungan yang dikoreografikan dengan ketat, yang menuai kritik dari kelompok hak asasi manusia dan pakar lainnya, dia mengumumkan bahwa dia tidak akan mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua.
Kantornya mendapat tekanan dari China untuk tidak mempublikasikan laporan kejahatan terhadap kemanusiaan di Uighur Xinjiang, sementara negara-negara lain mendesak agar laporan itu segera dirilis.
Beijing pada awalnya menyangkal keberadaan kamp tersebut tetapi kemudian mengatakan bahwa itu adalah pusat pelatihan keterampilan kejuruan yang diperlukan untuk mengatasi “ekstremisme”.
Dalam sebuah surat yang diterbitkan dalam lampiran laporan tersebut, Misi Permanen China untuk PBB di Jenewa mengatakan pihaknya dengan tegas menentang publikasi laporan tersebut, mengklaim bahwa itu didasarkan pada “disinformasi dan kebohongan yang dibuat oleh pasukan anti-China dan karena praduga bersalah”.
“Menjalani kehidupan yang bahagia adalah hak asasi manusia yang utama,” tambahnya, menekankan bahwa “semua kelompok etnis di Xinjiang” menjalani “kehidupan yang bahagia” karena langkah pemerintah untuk “memerangi terorisme dan ekstremisme”.
Ia juga melampirkan laporannya sendiri setebal 122 halaman yang disusun oleh Kantor Informasi pemerintah Xinjiang, Melawan Terorisme dan Ekstremisme di Xinjiang: Kebenaran dan Fakta (PDF), membela kebijakannya tentang keamanan nasional.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
