Hidayatullah.com—Ulah Benny Ramdani yang mengadu ke Presiden Joko Widodo agar diizinkan “tempur” kepada kelompok oposisi yang mengkritik pemerintah melahirkan kecaman warganet. Kemarahan publik termasuk mengunggah ulang jejak digitalnya yang pernah menggugat 9 tokoh oposisi, salah satunya Habib Rizieq Shihab (HRS) dan Prof Dr Amien Rais ke Mabes Polri.
“Aktivis 98 datang ke Bareskrim Mabes Polri, untuk menyampaikan laporan secara resmi formal sebagaimana dijamin undang-undang, terkait dugaan, mereka-mereka yang bertanggungjawab, bahkan menjadi actor dan penyandang dana, dari kerusuhan yang terjadi pada tanggal 21 dan 22 Mei,” demikian ujar Benny dalam sebuah video pendek yang diunggah akun twitter @z4r4n, Selasa (29/1/2022).
Benny, yang dalam video didampingi segerombolan orang berpakaian hitam-hitam menuduh 9 nama tokoh terlibat kerusuhan 22 Mei 2019 akibat aksi unjuk rasa di depan Gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, sebagai bagian aksi ketidakpercayaan publik hasil Pemilu.
Di antara yang dia sebut adalah nama Prabowo Prabowo Subianto, Amien Rais, Siti Hediati Haryadi atau Titiek Soeharto, Bachtiar Nasir, Haikal Hasan, Kivlan Zen, Fadli Zon, Neno Warisman dan Habib Rizieq Shihab. “Bahtiar Nasir ini orang paling munafik di dunia karena berpaham anti-demokrasi,” katanya didampingi puluhan orang.
“Kesembilan, M Rizieq Shihab, yang hingga hari ini dia berada di persembunyian, atau tempat pelarian, orang yang paling sok jagoan, orang yang banyak bicara di televisi, youtube, tapi sebenarnya dia pengecut, menghindari tuntutan hukum, dan bersembunyi di luar negeri, “ ujarnya.
Baca Juga
Seperti diketahui, unggahan ini adalah video lama, tentang aksi Benny dan orang yang mengaku sebagai aktivis 98, saat mendatangi Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Rabu (29/5/2019). Kepada wartawan kala itu, Benny menuduh orang-orang ini harus mempertanggungjawabkan di hadapan hukum.
Benny Ramdani, beberapa hari ini menjadi pembicaraan publik, setelah videonya yang viral, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) ini mengadu ke Presiden Joko Widodo dan memintanya menggunakan jalur hukum pihak yang suka mengkritik pemerintah.
“Kita gemes pak, ingin melawan mereka, kalau mau tempur lapangan, kita lebih banyak. Kalau bapak tak mengizinkan tempur di lapangan melawan mereka, maka penegakan hukum yang harus, “ ujar Wakil Ketua Umum OKK DPP Hanura ini.
“Misalnya, mereka yang selama ini mencemarkan nama baik, menyerang pemerintah, adu domba, hasut, ujaran kebencian, semua bisa dijerat dengan hukum,” ujarnya. “Karena jika tidak, kami kehilangan kesabaran, kita melawan mereka di lapangan, “ tambahnya di hadapan Jokowi dalam videonya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
