Hidayatullah.com—Aktivis hak asasi manusia dan beberapa pengamat pada hari Kamis menuduh bahwa mahasiswa yang menyerbu tempat penampungan etnis Rohingya di Provinsi Aceh dipengaruhi kampanye disinformasi yang “terorganisir”, yang beberapa bahkan dikaitkan dengan Pemilu mendatang.
Komentar mereka muncul di tengah banjir kecaman atas insiden “tidak manusiawi” tersebut, yang mengakibatkan para pelajar memaksa 137 pengungsi yang ketakutan di Banda Aceh, kebanyakan perempuan dan anak-anak, naik truk ke lokasi lain.
Para pengamat mencatat bahwa aksi massa pada hari Rabu – yang terekam dalam video dan beredarkan secara luas – bukanlah aksi protes mahasiswa di Aceh.
Koordinator proyek Jesuit Refugee Service (JRS) Indonesia, Hendra Saputra, sebuah LSM di Aceh, menduga insiden hari Rabu itu tidak terjadi secara spontan, melainkan “terorganisir dan sistematis.”
Kepada BenarNews ia mengatakan, pelajar tersebut dipengaruhi oleh postingan media sosial yang menyebarkan kebencian dan informasi yang salah tentang Rohingya.
Baca Juga
“[Postingan tersebut] juga menuduh para pengungsi mengambil makanan dan tanah mereka, serta melakukan pelecehan seksual dan perilaku buruk lainnya. Tapi ini semua adalah tuduhan palsu,” katanya, seraya menambahkan bahwa tidak ada bukti yang diberikan untuk mendukung klaim tersebut.
Selain itu, pengungsi juga tidak bisa menjadi beban karena pemerintah tidak mengeluarkan uang untuk mereka, kata Hendra. “Tidak ada anggaran pemerintah yang dialokasikan untuk pengelolaan pengungsi,” katanya dikutip laman BenarNews.
Aceh, provinsi berpenduduk mayoritas Muslim yang memiliki status otonomi khusus di Indonesia, memiliki sejarah dalam menyambut pengungsi Rohingya secara baik.
Namun, karena lebih dari 1.500 orang Rohingya telah tiba sejak pertengahan bulan November, penduduk desa di provinsi tersebut menuntut mereka dipulangkan, dengan alasan bahwa sumber daya yang tersedia juga tidak cukup menangung para pengungsi.
Tuntutan tersebut berkembang menjadi protes kecil, yang pada hari Rabu meningkat menjadikan gerombolan mahasiswa menyerbu ke tempat penampungan Rohingya, menendang barang-barang mereka dan menciptakan kekacauan, karena banyak pengungsi menangis sejadi-jadinya atau melihat, ketakutan dan terkejut.
Pemerintah akan memindahkan 137 pengungsi Rohingya ke markas Palang Merah Indonesia setempat dan gedung Yayasan Aceh, kata Mohammad Mahfud MD, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
“Saya sudah instruksikan aparat keamanan untuk melindungi pengungsi karena ini masalah kemanusiaan,” kata Mahfud kepada wartawan di Sidoarjo, Jawa Timur.
Beberapa analis mengaitkan permusuhan terhadap Rohingya dengan berkembangnya informasi keliru yang disebarkan secara sengaja.
Chairul Fahmi, peneliti Rohingya dan dosen hukum di Universitas Islam Negeri Ar-Raniry di Banda Aceh, mengatakan sebagian dari disinformasi ini mungkin terkait dengan aktor politik yang berkepentingan mengeksploitasi masalah pengungsi untuk agenda mereka sendiri.
“Pihak berwenang mungkin punya andil dalam kampanye disinformasi Rohingya. Aksi protes kemarin tidak mencerminkan gerakan mahasiswa pada umumnya,” ujarnya kepada BenarNews. “Ada kemungkinan pemberi intruksi kepada para mahasiswa tersebut.”
Sebelumnya, Menkopolhukam merespons aksi mahasiswa Aceh yang mengusir paksa pengungsi Rohingya hari Rabu. Menurut Mahfud, ketika Aceh dilanda bencana tsunami banyak negara berbondong-bondong memberikan bantuan dan solidaritas.
Maka seharusnya masyarakat setempat bersedia membantu pengungsi Rohingya dengan memberikan penampungan sementara. “Aceh dulu terserang Tsunami berbagai dunia, manusia dari berbagai penjuru dunia datang menolong, masak sekarang tidak mau nolong, kan begitu, ya kita tolong,” kata Mahfud di Buduran, Sidoarjo, Kamis (28/12/2023).
Rohingya adalah minoritas Muslim yang teraniaya dari Myanmar, yang melarikan diri dari kekerasan dan penindasan di tanah air mereka selama bertahun-tahun. Ada sekitar satu juta orang tinggal di kamp-kamp yang padat di Bangladesh.
Dengan sedikitnya pilihan setelah bertahun-tahun hidup tanpa kewarganegaraan, banyak orang Rohingya yang putus asa untuk meninggalkan negara mereka dan hal ini membuat mereka rentan terhadap eksploitasi oleh para penyelundup manusia , kata para analis.
Sebagian besar warga Rohingya yang tiba di Aceh baru-baru ini meninggalkan kamp pengungsi yang penuh kekerasan dan penuh sesak di negara tetangga Myanmar, Bangladesh, tempat 740.000 dari mereka berlindung setelah tindakan keras brutal yang dilakukan militer Burma pada tahun 2017.
Bagi etnis Rohingya, Indonesia adalah pintu gerbang ke Malaysia, yang merupakan tujuan utama pekerja migran dari banyak negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara.
Pemerintah Indonesia, yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi tahun 1951, mengatakan bahwa mereka tidak mempunyai kewajiban atau kapasitas untuk menampung pengungsi Rohingya secara permanen, dan prioritas mereka adalah memukimkan kembali mereka di negara ketiga.
Awal bulan ini, para pejabat pemerintah mengeluh bahwa mereka kewalahan dan hanya Indonesia yang menanggung beban pengungsi Rohingya.
Sementara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengecam sikap para mahasiswa kepada etnis yang telah korban kejahatan kemanusian junta militer di Myanmar tersebut.
“Menanggapi insiden pengusiran pengungsi Rohingya di Gedung BMA Banda Aceh oleh kelompok mahasiswa, Komnas HAM sangat menyesalkan terjadinya peristiwa tersebut,” kata Koordinator Komisi Penegakan HAM Komnas HAM Uli Parulian Sihombing, dalam siaran pers yang diterima wartawan di Jakarta, Jumat (29/12/2023).
Uli mengatakan, mahasiswa sebagai kelompok yang maha terpelajar, semestinya menggunakan keilmuan yang diperoleh dari akademiknya dalam melihat situasi dan kondisi para pengungsi Rohingya. “Komnas HAM meminta agar pemerintah, dan pihak-pihak terkait lainya, dapat lebih memastikan pemberian perlindungan terhadap pengungsi Rohingya dari aksi-aksi kekerasan,” begitu kata Uli.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
