PM Thailand Minta Maaf Peristiwa Pembantaian Tak Bai yang Membunuh 78 Muslim

Hidayatullah.com—Perdana Menteri Thailand Paetongtarn Shinawatra meminta hari Kamis (24/10/2024) meminta maaf atas peristiwa pembunuhan massal 78 Muslim dalam apa yang dikenal sebagai pembantaian Tak Bai pada tahun 2004 ketika ayahnya Thaksin Shinawatra berkuasa.

“Saya sangat sedih atas apa yang terjadi dan meminta maaf atas nama pemerintah,” kata Paetongtarn, sambil berjanji untuk memastikan tidak ada kejadian seperti itu yang terulang, katanya dikutip laman bangkokpost.com.

Ia mengatakan keluarga korban telah diberi kompensasi.

“Saya harap semua orang tetap waspada terhadap kekerasan yang terjadi dalam kasus Tak Bai. Tidak seorang pun ingin melihat insiden seperti itu terjadi lagi. Setiap pihak, termasuk pemerintah, harus melakukan yang terbaik untuk memastikan hal itu tidak terjadi di masa mendatang,” katanya dikutip Anadolu Agency.

Pembantaian Tak Bai terjadi saat ayah Paetongtarn, Thaksin, menjabat sebagai perdana menteri.

Pembantaian terjadi pada 25 Oktober 2004, setelah enam relawan pertahanan desa di provinsi Narathiwat selatan ditangkap pada 19 Oktober karena dicurigai menyerahkan senjata yang dikeluarkan pemerintah kepada pemberontak.

Penangkapan tersebut memicu demonstrasi massal dan ratusan Muslim dan berkumpul di kantor polisi Tak Bai, menyebabkan tindakan keras militer berikutnya terhadap para demonstran.

Aparat menahan puluhan orang dan mengangkut mereka ke pangkalan militer di provinsi tetangga Pattani, tempat 78 orang Muslim meninggal karena sesak napas akibat mereka ditumpuk di truk tentara dengan tangan terikat selama perjalanan ke pangkalan.

Thailand akan memperingati tragedi hari ini ketika undang-undang pembatasan 20 tahun untuk kasus tersebut berakhir.

Undang-undang pembatasan, yang juga dikenal sebagai periode preskriptif dalam sistem hukum perdata, adalah tindakan legislatif yang menetapkan waktu maksimum setelah suatu peristiwa untuk memulai proses hukum.

Namun, pemerintah Paetongtarn menuntut agar pemerintah mengeluarkan dekrit untuk memperpanjang undang-undang pembatasan dalam kasus tersebut.

Sampai hari ini tidak seorang pun pernah menyerah atau bertanggung jawab atas pembantaian tersebut dan tidak seorang pun ditangkap dalam kasus tersebut.

Anggota komunitas Muslim Thailand serta aktivis meluncurkan kampanye pada hari Rabu untuk mengenang kematian tersebut dengan bersepeda melalui rute yang sama dengan para korban dari provinsi Narathiwat selatan ke pangkalan militer Pattani.

“Meskipun kasusnya sudah kedaluwarsa, sejarah dan kenangan tidak,” kata Ratsada Manooratsada, pengacara keluarga korban, kepada Reuters. “(Keluarga) tidak akan pernah lupa karena para pelaku tidak diadili.”

Tokoh paling terkenal dalam kasus pertama adalah Jenderal Pisal Wattanawongkiri, yang merupakan komandan Wilayah Angkatan Darat ke-4 yang mengawasi provinsi-provinsi selatan pada tahun 2004.

Sebagai teman lama Thaksin, ia hingga baru-baru ini menjadi anggota parlemen dari daftar Pheu Thai dan telah mengklaim kekebalan parlementer karena harus diadili.

Jenderal Pisal, 78 tahun, dilaporkan pergi ke luar negeri untuk perawatan medis dan mengatakan ia akan kembali ke Thailand pada tanggal 30 Oktober.

Ia mengirim surat pengunduran diri dari Partai Pheu Thai dan tidak lagi menjadi anggota parlemen.*