Pemerintah: Judi Online Bencana Sosial dan Picu Kemiskinan Baru

Hidayatullah.com—Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Muhaimin Iskandar menekankan judi online berpotensi menjadi bencana sosial yang memicu kemiskinan baru di Indonesia. Karenanya, pemerintah telah berperang terhadap dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online.

“Kalau tidak diatasi dari hulu hingga hilir, judi online akan terus menambah jumlah orang miskin di tanah air. Ini adalah ancaman serius yang membutuhkan kolaborasi semua pihak,” tegasnya di Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024).

Salah satu dampak serius yang disoroti adalah munculnya korban judi online secara langsung berkaitan dengan potensi peningkatan jumlah orang miskin.

“Sebagian besar pelaku judi online adalah korban penipuan. Dari 8,8 juta orang yang terlibat, banyak yang akhirnya menjadi bagian dari kelompok miskin baru. Padahal, kita sedang berusaha keras mengentaskan kemiskinan ekstrem dan memberdayakan masyarakat,” jelas Muhaimin Iskandar.

Korban judi belum semua dicover BPJS

Selain itu, pelaku judi online juga kerap mengalami gangguan fisik dan psikis hingga membebani rumah sakit. Namun, korban ini belum sepenuhnya terakomodasi dalam klaim BPJS Kesehatan, terutama untuk kasus non-obat seperti kecanduan judi.

“Rumah sakit kesulitan menangani korban karena kategori ini belum diatur dalam skema klaim BPJS. Kami akan berkoordinasi untuk mencari solusi, agar beban rumah sakit tidak semakin berat,” kata Menko Pembangunan Manusia.

Muhaimin Iskandar juga menyoroti aspek internasional dari judi online, khususnya terkait pekerja migran di luar negeri. “Ada sekitar 100 ribu warga Indonesia di Kamboja. Kami ingin memastikan mereka tidak menjadi korban atau bagian dari jaringan judi online. Interpol dan koordinasi lintas negara menjadi penting dalam penindakan dan pencegahan,” tambahnya.

Pemerintah juga menekankan arti penting edukasi sebagai langkah preventif utama tentang bahaya judi online dilakukan melalui kampanye intensif di berbagai media dan komunitas.

“Pemiskinan baru akibat judi online tidak bisa diatasi oleh satu pihak saja. Diperlukan keterlibatan pendidik, tokoh masyarakat, dan kita semua,” tandasnya.

Dari sisi pengawasan digital, Menteri Komunikasi dan Digital  Meutya Hafid menjelaskan bahwa langkah pencegahan dan pengawasan terus diperkuat.

“Kami mendeteksi situs judi online dan nomor rekening terkait. Situs kami takedown, sementara rekening dilaporkan ke OJK, perbankan, dan PPATK untuk ditindaklanjuti,” ungkapnya.

Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah kecil. Meutya Hafid mengungkapkan bahwa setiap situs judi yang ditutup sering kali tumbuh kembali dalam jumlah lebih banyak. Selain itu, kerjasama dengan platform teknologi global juga membutuhkan upaya diplomasi dan negosiasi intensif.

“Kami mendorong platform global untuk mematuhi aturan di Indonesia dan mendukung upaya melawan judi online. Tantangan lintas negara ini memerlukan komitmen kuat dari berbagai pihak,” jelasnya.

Dengan pendekatan kolaboratif antara berbagai kementerian dan pemangku kepentingan, pemerintah optimistis dapat mengurangi dampak negatif judi online.

“Selama kita kompak dan bekerja sama, insya Allah, kita bisa menangani masalah ini dengan lebih baik,” tegas Menkomdigi Meutya Hafid.*