Konflik Sudan makin parah dengan pembantaian massal yang dilakukan RSF, yang mendapat dukungan strategis dari AS, UEA, dan ‘Israel’, memicu desakan internasional untuk segera menghentikan kekerasan dan memberi sanksi tegas semua yang terlibat
Hidayatullah.com | LEBIH dari 2.200 warga sipil tewas dalam serangan brutal pasukan paramiliter Rapid Support Forces (RSF) di kota Al-Fasher, ibu kota Negara Bagian Darfur Utara, Sudan, sejak kelompok tersebut menguasai wilayah itu pada 26 Oktober 2025.
Ribuan warga lainnya terpaksa mengungsi akibat aksi kekerasan yang diduga merupakan bagian dari “genosida nyata” sebagaimana laporan sejumlah organisasi kemanusiaan.
Humanitarian Research Lab dari Yale mempublikasikan citra satelit yang memperlihatkan tubuh manusia berserakan di luar rumah sakit di Al-Fasher.
“RSF mengambil semua yang kami punya, bahkan menggeledah pakaian dalam kami dan meninggalkan kami tanpa apa-apa — tanpa uang dan ponsel. Siapa pun yang disangka terkait urusan militer langsung dieksekusi,” ujar seorang perempuan penyintas bercerita kepada DW
Observasi ini diperkuat oleh laporan yang menyebutkan rumah sakit Al Saudi menjadi lokasi eksekusi massal pasien dan warga yang mencari perlindungan (DW, 29 Oktober 2025).
World Health Organization (WHO) dan Jaringan Dokter Sudan melaporkan bahwa RSF membunuh ratusan pasien dan staf di dalam Rumah Sakit Bersalin Saudi di El Fasher, dengan beberapa laporan menyebutkan lebih dari 460 orang tewas.
Yale Humanitarian Research Lab dan aktivis hak asasi manusia menemukan bukti yang konsisten dengan pembersihan etnis yang menargetkan komunitas non-Arab (seperti Fur, Zaghawa, dan Berti) melalui eksekusi sumir dan pemindahan paksa.
Kementerian Informasi Sudan dan jaringan kesehatan lokal mengonfirmasi tingginya jumlah korban dengan Menteri Khalid Ali Aleisir menyatakan, “Pembantaian yang disaksikan dunia saat ini merupakan kelanjutan dari serangkaian pembantaian yang telah menewaskan lebih dari 14.000 warga sipil di daerah ini selama lebih dari satu setengah tahun.”
RSF dituduh melakukan eksekusi sumir dari rumah ke rumah terhadap warga sipil yang tidak bersenjata. Saksi mata menggambarkan El Fasher sebagai “medan pembantaian” dengan mayat bergelimpangan di jalan.
Dilaporkan juga terjadi kekerasan seksual dan pemerkosaan terhadap wanita dan anak perempuan oleh pejuang RSF.
Pemerintah Amerika Serikat pada Januari 2025 secara resmi menyatakan bahwa RSF dan milisi Arab sekutunya telah melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, dan pembersihan etnis terhadap populasi non-Arab di Darfur.
Sebelum Al Fasher, RSF dan milisi sekutunya dituduh membunuh hingga 15.000 warga sipil, sebagian besar dari kelompok etnis Masalit, di Geneina, ibu kota Darfur Barat.
Konflik ini bertumpu pada perebutan kekuasaan antara Jenderal Abdel Fattah al-Burhan dari militer utama Sudan dan Mohamed Hamdan Dagalo alias Hemedti, pemimpin RSF.
RSF adalah transformasi resmi dari milisi Janjaweed, kelompok bersenjata yang selama dua dekade terakhir dikenal melakukan genosida terhadap etnis non-Arab di Darfur pada awal 2000-an.
Reputasi Kelam Janjaweed
Dua puluh tahun lalu, Janjaweed, pemimpin milisi yang oleh pemerintah dituduh menggerakkan pemberontakan dan instabilitas di Darfur, Sudan dituduh melakukan tindakan teror, menculik para wanita dan anak-anak lalu menjadikannya sebagai budak seks. RSF kini menjadi penerus langsung dan berkembang pesat sejak pembentukannya pada 2013 oleh rezim Omar al-Bashir.
“RSF adalah perpanjangan dari janji kekejaman Janjaweed, melanjutkan pola pembantaian etnis serta kekerasan seksual sebagai senjata perang yang menghancurkan kenyamanan ribuan warga sipil,” ujar seorang narasumber Al Jazeera, 15 April 2025.
Selain mengendalikan tambang emas dan jalur perdagangan senjata yang memberinya sumber daya melimpah, RSF juga tumbuh menjadi kekuatan militer-politik signifikan.
Setelah mendukung kudeta militer 2019 yang menjatuhkan Omar al-Bashir, Hemedti diangkat Deputi Dewan Transisi Militer. Namun secara politik, RSF kini berseteru dengan militer utama hingga tercetus perang saudara berdarah yang menyebabkan banyak korban dan kehancuran infrastruktur kemanusiaan.
Peran Internasional dalam Konflik
Dukungan geopolitik dari Uni Emirat Arab (UEA), ‘Israel’, dan Amerika Serikat (AS) terhadap RSF menjadi faktor memperpanjang konflik saat ini.
UEA menyuplai dana dan peralatan, sementara ‘Israel’ dan AS diduga memberi intelijen dan pelatihan taktis untuk menjaga stabilitas regional melawan kelompok kekerasan.
Seorang analis Sudan menyatakan bantuan asing ini memperkuat RSF menjadi kekuatan militer yang mampu melancarkan operasi brutal dan pelanggaran HAM secara massif.
Desakan Internasional Penghentian Kekerasan
Berbagai lembaga dunia dan negara menuntut penghentian kekerasan dan pelanggaran hak asasi itu. Dewan Keamanan PBB meminta gencatan senjata dan akses kemanusiaan yang aman, dengan Sekjen Antonio Guterres menegaskan pentingnya perlindungan warga sipil.
Komite Internasional Palang Merah juga mendesak agar serangan ke rumah sakit dan warga sipil segera dihentikan.
Di Amerika Serikat, legislator menyerukan agar RSF dicap sebagai organisasi teroris asing dan agar negara-negara pendukungnya, terutama UEA, dijatuhi sanksi.
“Pembantaian di Al-Fasher adalah rencana jahat RSF yang menghancurkan kehidupan ribuan warga Sudan,” ujar Senator Jim Risch mengutuk.
Meskipun tekanan internasional makin menguat, implementasi tindakan efektif masih menemui rintangan. Namun, kebutuhan mendesak untuk menjaga kemanusiaan dan menghentikan penderitaan warga Sudan harus menjadi prioritas utama dunia.*




