Hidayatullah.com – Menteri Keamanan Nasional ‘Israel’, Itamar Ben-Gvir memimpin pasukan penjajah untuk merobohkan bangunan di dalam markas besar badan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) di Yerusalem Timur yang diduduki.
Menurut saksi mata pada Selasa, pasukan ‘Israel’ bersama setidaknya satu buldoser, bergerak ke kompleks di lingkungan Sheikh Jarrah, dan merobohkan bangunan di lokasi tersebut. Penjajah juga menurunkan bendera PBB dan menggantikannya dengan bendera zionis.
“[Ini adalah] hari bersejarah, hari libur, hari yang sangat penting bagi pemerintahan Yerusalem,” tulis Ben-Gvir di akun X, sebelumnya Twitter.
“Hari ini para pendukung teror ini diusir dari sini bersama semua yang telah mereka bangun di sini,” imbuh menteri ekstremis Yahudi tersebut.
Aryeh King, wakil walikota Yerusalem dari Israel juga menyuarakan tuduhan yang sama. Ia bahkan menyebut badan pengungsi PBB itu sebagai “Nazi.”
“Saya berjanji bahwa kita akan mengusir musuh Nazi dari Yerusalem,” katanya di X. “Sekarang itu terjadi: UNRWA diusir dari Yerusalem!”
Komisaris Jenderal UNRWA Philippe Lazzarini mengecam pembongkaran yang dilakukan Israel sebagai “serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya” terhadap badan PBB dan kantornya.
“Ini adalah tingkat pembangkangan terbuka dan disengaja yang baru terhadap hukum internasional, termasuk hak istimewa dan kekebalan Perserikatan Bangsa-Bangsa, oleh Negara Israel,” kata Lazzarini dalam sebuah unggahan di X.
“Seperti semua Negara Anggota PBB dan negara-negara yang berkomitmen pada tatanan internasional berbasis aturan, Israel berkewajiban untuk melindungi dan menghormati kekebalan kantor PBB.”
Bulan lalu, Knesset Israel mengesahkan undang-undang untuk memutus pasokan listrik dan air ke kantor UNRWA di Yerusalem Timur.
‘Israel’ sebelumnya telah mengambil langkah serupa terhadap UNRWA. Pada tahun 2024, Knesset mengesahkan undang-undang yang melarang kegiatan badan PBB tersebut di Israel, dengan alasan tuduhan bahwa beberapa karyawan UNRWA terlibat dalam peristiwa 7 Oktober 2023, klaim yang telah dibantah oleh badan tersebut. PBB telah menyatakan bahwa UNRWA mematuhi standar netralitas yang ketat.
UNRWA didirikan oleh Majelis Umum PBB lebih dari 70 tahun yang lalu untuk membantu warga Palestina yang dipaksa meninggalkan tanah mereka.*




