Hidayatullah.com– Parlemen Iraq hari Sabtu (11/4/2026) memilih politisi Kurdi Nizar Amedi sebagai presiden baru negara itu, peran yang sebagian besar hanya seremonial, menyusul pemilihan parlemen November tahun lalu.
Amedi, 58, merupakan mantan menteri lingkungan hidup dan mengepalai kantor politik Patriotic Union of Kurdistan (PUK) di Baghdad sejak 2024m lansir Reuters.
Iraq selanjutnya akan memilih perdana menteri, jabatan yang lebih sensitif dan mendapatkan perhatian lebih besar secara politik.
Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada bulan Januari mengancam akan menarik dukungan Washington kepada Iraq, sebuah negara produsen besar minyak, apabila mantan PM Nouri al-Maliki dipercaya kembali untuk memimpin kabinet.
Aliansi dari partai-partai Syiah yang menguasai sebagian besar kursi parlemen sebenarnya sudah mendukung Maliki, tetapi mendapatkan sinyal negatif dari Washington.
Baca Juga
Di Iraq, yang sejak lama berusaha menyeimbangkan hubungan antara Iran dan AS, jabatan perdana menteri memiliki kewenangan dan kekuasaan yang cukup besar.
Di bawah sistem pembagian kekuasaan sektarian Iraq, posisi perdana menteri harus diisi oleh seorang penganut Syiah, jabatan juru bicara atau ketua parlemen ditempati oleh seorang Muslim (Sunni) dan kepala negara atau presiden diisi orang etnis Kurdi.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
