Hidayatullah.com – Majelis Ulama Indonesia (MUI) resmi mengharamkan penggunaan rokok elektrik (REL) atau vape. Tidak hanya bagi penggunanya, ketentuan tersebut juga mencakup seluruh aktivitas bisnis vape, mulai dari produksi hingga perdagangan.
Ketetapan itu tertuang dalam Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 tentang Hukum Penggunaan Rokok Elektrik (REL)/Vape yang ditetapkan di Jakarta pada 6 November 2026.
Ketua MUI Bidang Fatwa Prof KH Asrorun Niam Sholeh menjelaskan, keputusan tersebut didasarkan pada berbagai dampak negatif rokok elektrik terhadap kesehatan dan kehidupan sosial masyarakat.
” Menggunakan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram karena membahayakan kesehatan, merusak lingkungan, dan untuk mencegah (sadd al-dzariah) agar tidak dijadikan sebagai sarana peredaran dan konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya,” ujar Prof Niam dalam keterangannya, Senin (09/11/2026).
Dalam fatwa tersebut, rokok elektrik didefinisikan sebagai perangkat bertenaga baterai yang bekerja dengan memanaskan zat tertentu, seperti nikotin, gliserin, dan perasa, untuk menghasilkan uap yang kemudian dihirup penggunanya.
Baca Juga
MUI menyoroti kandungan nikotin dalam rokok elektrik yang bersifat adiktif dan berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sistem saraf serta kesehatan tubuh secara keseluruhan.
Lebih jauh, fatwa ini tidak hanya mengatur aspek konsumsi, tetapi juga menegaskan larangan terhadap penyalahgunaan dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan vape.
Pada ketentuan hukum poin kedua, MUI menyatakan bahwa penyalahgunaan rokok elektrik untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Sementara pada poin ketiga, aktivitas memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik juga dinyatakan haram.
“Menyalahgunakan rokok elektrik (REL)/vape untuk konsumsi narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya hukumnya haram. Memproduksi dan/atau memperjualbelikan rokok elektrik (REL)/vape hukumnya haram,” kata Prof Niam.
Fatwa ini sekaligus mempertegas perhatian MUI terhadap potensi penyalahgunaan perangkat vape sebagai sarana konsumsi zat terlarang. Prinsip sadd al-dzariah atau menutup jalan menuju kemudaratan menjadi salah satu landasan dalam penetapan hukum tersebut.
Prof Niam berharap terbitnya Fatwa MUI Nomor 131 Tahun 2026 dapat menjadi pedoman bagi masyarakat, khususnya generasi muda dan para pelaku usaha, agar memahami serta mematuhi ketentuan hukum Islam terkait rokok elektrik.
Ia juga berharap fatwa tersebut mendorong upaya perlindungan kesehatan masyarakat, menjaga kelestarian lingkungan, serta mencegah ancaman peredaran dan penyalahgunaan narkotika maupun zat adiktif lainnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
