Hidayatullah.com – Parlemen Turki resmi meratifikasi Pakta Pertahanan Bersama Mekkah, sebuah kesepakatan pertahanan antara Pakistan, Arab Saudi, dan Turki. Keputusan ini memungkinkan Ankara untuk mengirimkan dukungan militer kepada Riyadh di tengah serangan milisi Houthi Yaman terhadap kerajaan.
Berdasarkan perjanjian yang disetujui oleh para legislator Turki pada Jumat dini hari itu, serangan terhadap salah satu pihak dianggap sebagai serangan terhadap seluruh pihak.
Melansir TRT pada Jumat (06/11/2026), Ketua Komisi Urusan Luar Negeri Parlemen Turki, Fuat Oktay, menyatakan bahwa aliansi ini sepenuhnya ditujukan untuk pertahanan, bukan untuk menyerang negara lain.
Perjanjian tersebut disetujui dengan 279 suara dan 119 suara menolak di parlemen yang beranggotakan 600 orang.
Pakta Pertahanan Bersama Mekkah ditandatangani di kota suci Mekkah, oleh Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman, Presiden Erdogan, dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif pada 7 Agustus.
Perjanjian ini memuat komitmen untuk memperkuat keamanan kolektif, memperdalam kerja sama pertahanan, serta memajukan perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut maupun di luar wilayah itu.
Baca Juga
Menurut kesepakatan tersebut, perjanjian ini terbuka bagi negara-negara di kawasan yang ingin berkontribusi terhadap perdamaian, stabilitas, dan keamanan, dengan tetap menghormati hukum internasional, integritas wilayah, kesetaraan kedaulatan, serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Meski dapat mengirim pasukan, Oktay menegaskan bahwa Turki “tidak akan terseret ke dalam proses yang tidak terkendali di luar kehendaknya.”
Ia menambahkan bahwa pengerahan pasukan hanya dapat dilakukan jika mendapatkan persetujuan parlemen di kemudian hari.
Bermarkas di Riyadh
Para menteri dari kelompok ini telah bertemu dua kali. Yang pertama di Riyadh dan yang kedua di Istanbul. Bulan lalu, ketiga pihak kembali mengadakan pertemuan di Teheran, Iran, namun hanya dihadiri perwakilan tingkat tingginya. Di Teheran, mereka mengadakan perundingan untuk mencegah pecahnya kembali pertempuran.
Berdasarkan perjanjian tersebut, sekretariat kelompok ini akan berpusat di Arab Saudi, dan pensiunan jenderal Pakistan, Nauman Mahmood, telah ditunjuk sebagai sekretaris jenderal pertama.
Ia akan menjabat selama tiga tahun.
Pakta ini mengikat para pihak selama 10 tahun; setelah periode tersebut, pihak yang ingin mengundurkan diri diwajibkan untuk memberikan pemberitahuan tiga bulan sebelumnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
