Hidayatullah.com–Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Timur dikabarkan resmi menolak susunan kepengurusan PBNU yang baru. Penolakan tersebut dituangkan dalam surat bernomor 904/PW/A-I/L/IV/2010 yang dikirmkan ke PBNU melalui faximili Rabu sore (21/4), sekitar pukul 16.00 WIB.
Sebagaimana dikutip lama Tempointeraktif, sekretaris PWNU Jawa Timur Masyhudi Muchtar, ketika ditemui dikantornya menjelaskan, penolakan tersebut merupakan hasil rapat gabungan pengurus Syuriah dan Tanfidziyah.
”Hasil keputusan rapat tersebut disepakati untuk dikirimkan ke PBNU sore ini juga,” katanya.
Beberapa point yang menjadi alasan penolakan dicantumkan dalam surat tersebut. Antara lain tentang nama-nama pengurus baru PBNU yang diumumkan pada 19 April 2010 di kantor PBNU. Nama-nama tersebut tidak sesuai dengan nama-nama yang telah disusun oleh Rois Aam, Ketua Umum dan dibantu tim formatur yang terdiri dari lima perwakilan PWNU).
Tim formatur bersama Rois Aam serta Ketua Umum terpilih telah menyusun nama-nama pengurus pada 12 April 2010 lalu di Kajen, Pati, Jawa Tengah.
“Ini kan aneh, amanat Muktamar mengatakan yang berhak menyusun pengurus adalah Rois Aam, Ketua Umum dan melibatkan tim formatur. Tapi yang diumumkan koq beda,” kata Masyudi.
Karenanya PWNU Jawa Timur mendesak PBNU mengembalikan nama-nama pengurus PBNU sesuai dengan hasil musyawarah yang telah dilakukan pada 12 April.
Wakil Rois Syuriah PWNU Jawa Timur Kiai Agoes Ali Masyuri menambahkan, susunan nama pengurus PBNU yang berbeda dengan yang telah disusun tim formatur, menandakan Rois Aam maupun Ketua Umum PBNU saat ini belum bisa dijadikan contoh yang baik. “Rois Aam maupun Ketua Umum harus jadi contoh yang baik dan benar,” kata Agoes Ali.
Menurut Kiai Ali Masyhuri, secara substansial, kepengurusan PBNU yang diumumkan di Jakarta mengalami cacat karena tiba-tiba muncul beberapa sosok baru dalam kepengurusan. Padahal, saat penyusunan pengurus di Pati tak ada dalam struktur.
“Rais Aam dan Ketua PBNU seharusnya memberikan contoh yang baik pada seluruh jajaran NU dan tak justru mewariskan sesuatu yang tak sesuai dengan anggaran dasar/anggaran rumah tangga (AD/ART). Jika tuntutan PWNU Jatim tak diindahkan, maka kami akan tentukan langkah-langkah yang sesuai dengan AD/ART,” katanya kepada situs Kompas.
Untuk diketahui, berdasarkan hasil musyawarah di Kajen, Pati, Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam terdiri dari masing-masing dua orang. Tapi setelah diumumkan ternyata Wakil Ketua Umum dan Wakil Rois Aam ternyata hanya satu orang.
Wakil Rois Aam misalnya, sesuai versi Kajen, Pati, terdapat nama Hasyim Muzadi dan Musthofa Bisri. Tapi setelah diumumkan hanya nama Musthofa Bisri yang disebut, sedangkan nama Hasyim Muzadi hilang.
Sementara itu, Ketua PWNU Jatim, KH Mutawakil Allallah saat diminta konfirmasi masalah ini mengaku masih belum tahu. “Itu berita kapan, saya masih di jalan. Saya akan Tanya dulu pada sekretaris dan setelah itu saya berani berkomentar, “ujarnya kepada hidayatullah.com Rabu malam. [tem/kom/cha/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
