PRESIDEN Prancis Nicolas Sarkozy sedang oleng. Pertama-tama karena istrinya Carla Bruni, mantan super-model itu, sedang jadi sorotan wartawan gosip. Ibu Negara Prancis itu dikabarkan “menyeleweng” dengan teman lelaki lamanya, seorang penyanyi.
Mungkin berita ini menarik tapi tak terlalu penting. Soalnya, kasus pengkhianatan rumah tangga di negeri leluhur liberalisme itu tampaknya biasa. Apalagi untuk seorang supermodel semacam Bruni yang sudah terbiasa hidup di lingkungan serba gemerlap.
Yang membuat kursi Sarkozy bergoyang adalah ekor skandal yang menimpa Liliane Bettencourt, 87 tahun, pewaris L’Oreal, perusahaan kosmetik global terbesar itu. Dengan kekayaan senilai 20 milyar US Dollar plus 31% saham di L’Oreal, Bettencourt tercatat sebagai wanita terkaya di Prancis, bahkan di Eropa.
Sekitar tiga tahun lampau, putrinya satu-satunya, Francoise Bettencourt-Meyers, 57 tahun, menggugat Francois-Marie Banier, 63 tahun, fotografer kelas atas yang menjadi pacar ibunya. Francoise menuduh fotografer itu telah merayu ibunya yang sudah nenek-nenek sehingga berhasil menggerogoti janda tua itu senilai 1 milyar euro atau 1,3 milyar US Dollar. Sebuah pulau di Kepulauan Seychelles di Samudera Hindia, sejumlah lukisan mahal antara lain lukisan Matisse dan Picasso, termasuk dihadiahkan Liliane kepada fotografer itu.
Sementara gugatan diperiksa pengadilan, Liliane memecat sejumlah pegawai yang dianggapnya berpihak pada anaknya. Dari sini datanglah bencana untuk Presiden Sarkozy. Beberapa di antara pegawai itu dari bagian keuangan, misalnya, Claire Thibout, seorang akuntan perusahaan. Claire buka mulut kepada wartawan dan kemudian polisi, mengungkapkan bahwa salah satu tugasnya dari Liliane adalah memasukkan uang ke amplop untuk dibagi-bagikan kepada para politisi yang sering menemui Liliane di rumah.
Baca Juga
Jumlah uang dalam amplop cukup besar, menurut Claire, berkisar 100.000 sampai 200.000 euro (sekitar Rp 1,2 milyar sampai Rp 2,4 milyar). Dan salah satu politisi yang sering menemui milyarder itu adalah Nicolas Sarkozy. Politisi ini rajin datang secara rutin ke rumah Liliane sejak menjabat Walikota Neuilly di pinggiran Paris, sekitar tahun 1980-an.Tentu Sarkozy membantah dituduh sebagai politisi amplop yang sangat memalukan. Tapi wajar kalau orang lebih percaya keterangan akuntan itu daripada bantahannya.
Menurut pengakuan Claire selanjutnya, dalam musim kampanye Presiden 2007, ia diperintahkan Liliane untuk memberikan 150.000 euro kepada Eric Woerth, kepala keuangan Tim Kampanye The Union for a Popular Movement (Persatuan Gerakan Rakyat), partai konservatif yang biasa disingkat UMP yang mencalonkan Sarkozy. Bila terbukti, perbuatan ini dikategorikan melawan hukum karena batas sumbangan kampanye yang legal cuma 7500 euro atau sekitar 9500 US Dollar atau lebih-kurang Rp 85 juta.
Sarkozy kian terpojok ketika salah seorang pegawai yang dipecat, Pascal Bonnefoy, datang ke kantor polisi menyerahkan puluhan CD berisi rekaman sepanjang 21 jam. Ternyata itu adalah rekaman yang dibuat Pascal di rumah Liliane dari Mei 2009 sampai Mei 2010. Isinya pembicaraan majikannya dengan sejumlah orang.
Rekaman itu menjadi bukti yang melibatkan Liliane dalam pengelakan dan penggelapan pajak, tentang simpanan uang di bank Swiss, serta hubungan Liliane dengan Eric Woerth (Menteri APBN alias Budget Minister) dan Presiden Nicolas Sarkozy. Celaka bagi Sarkozy, setelah melakukan pemeriksaan polisi menyatakan rekaman itu otentik. Artinya, keterlibatan sang presiden dalam skandal ini mendapat tambahan bukti.
Rakyat Prancis tentu amat kecewa kepada Sarkozy. Soalnya, seperti ditulis kolomnis Anne Applebaum, rakyat memilih Sarkozy karena janjinya dalam kampanye dulu akan mengubah Prancis. Rakyat Prancis sudah muak dengan pemerintahan sebelumnya model Francois Mitterrand dan Jacques Chirac, yang diramaikan skandal wanita simpanan mendiami apartemen pemerintah, heboh pembukuan ganda, bisnis klien penuh kecurangan dan kolusi.
Ternyata Sarkozy tak mengubah apa-apa, melainkan meneruskannya. “Kebiasaan buruk masa lampau itu sekarang datang memburunya, lebih dari yang dapat dibayangkannya,” tulis Applebaum (The Washington Post, 13 Juli 2010).
Sebagai negara paling sekuler di Eropa, Prancis sekarang tampaknya bukanlah contoh yang baik. Negeri ini tak ideal seperti dibayangkan Kemal Attaturk dulu ketika memimpin revolusi Turki untuk menumbangkan Kesultanan Usmani di awal abad ke-20. Prancis sekarang adalah negara dengan ekonomi morat-marit dan penuh skandal. Politisi amplop dan korupsi membayangi para pemimpinnya.
Awal Juli lalu, di tengah ramainya tudingan masyarakat, dua menteri yunior terpaksa mengundurkan diri. Mereka, Alain Joyandet, disorot karena menyewa pesawat jet pribadi yang mahal guna menghadiri sebuah pertemuan internasional di Karibia. Temannya, Christian Blanc, dipersalahkan menghabiskan duit 12.000 euro (sekitar Rp 120 juta) hanya untuk membeli cerutu di kantornya.
Dalam Piala Dunia yang baru lalu di Afrika Selatan, rakyat Prancis harus menanggung malu ketika tim nasionalnya harus tersingkir di babak pertama setelah dikalahkan tuan rumah Afrika Selatan. Lebih memalukan lagi seusai pertandingan pelatih Raymond Demenech menolak bersalaman dengan pelatih Afrika Selatan, Carlos Alberto Perreira asal Brasil. Sungguh pelatih Prancis itu tak menunjukkan sikap sportivitas di tengah sorotan ratusan juta pemirsa televisi.
Tapi bukan hanya itu. Prancis sekarang memang lagi terpuruk. Betapa tidak? Ketika tim sepak bola negeri ini menjuarai Piala Dunia 1998 dengan dimotori Zinedine Zidane, pemain berdarah Aljazair dan beragama Islam, orang ramai-ramai mengatakan tim sepak bola itu sebagai model dari integrasi Prancis.
Sekarang, ketika tim nasional Prancis terpuruk, orang mengungkit-ungkit masalah rasial. Banyaknya pemain kulit berwarna di dalam tim dijadikan kambing hitam. Bahkan ada pula yang mempermasalahkan banyaknya pemain muslim di tim nasional, menjadi penyebab kekalahan. Setidaknya ada tiga pemain Prancis beragama Islam: Eric Abidal, Nicolas Anelka, dan Franck Ribery. Kebetulan ketiganya adalah pemain kunci yang paling diandalkan.
Fadela Amara, Menteri Yunior untuk Urusan Rasial, mengatakan bahwa ada tendensi menjadikan kegagalan tim Prancis sebagai masalah etnis. “Semua orang mengecam lingkungan kelas bawah. Orang meragukan dengan latar-belakang imigran orang mampu menghormati bangsa,” kata Amara. Dalam masalah ini Amara yang berdarah Aljazair mengkritik sikap Presiden Sarkozy yang melibatkan diri dalam debat tentang identitas nasional dihubungkan dengan kekalahan Prancis dalam Piala Dunia (lihat The New York Times, 23 Juni 2010).
Presiden Sarkozy juga tokoh yang punya ide pertama melarang pemakaian burqa dan niqab di tempat umum karena katanya bertentangan dengan identitas nasional Prancis. Burqa dan niqab adalah selembar kain untuk menutup hampir seluruh wajah wanita (the full veil), kecuali mata. Di depan sidang kabinet April lalu, Presiden Sarkozy menegaskan bahwa cara itu merusak martabat wanita, “dan tak bisa diterima masyarakat Prancis.”
Maka sidang Parlemen Prancis, 13 Juli lalu, memutuskan melarang pemakaian burqa dan niqab di berbagai tempat umum di negeri itu. Mayoritas anggota Parlemen (336 anggota) mendukung pelarangan, hanya 1 suara menentang. Sedangkan Partai Sosialis yang oposisi memboikot sidang – meski mereka sebenarnya tak menentang pelarangan.
Kebencian Sarkozy kepada burqa oleh sebagian orang dihubungkan dengan darah Yahudi yang dimilikinya. Tapi banyak pula yang berpendapat Sarkozy cuma memanfaatkan sentimen yang sedang berkembang di masyarakat Prancis: ketakutan akan pertumbuhan imigran muslim (xenophobia). Xenophobia itu juga terjadi di sejumlah negara Eropa lainnya yang memiliki imigran muslim cukup banyak seperti Belanda, Belgia, dan Spanyol. Di negara ini pun sedang terjadi kampanye melarang burqa. Atau Swiss yang melarang membangun menara masjid.
Dengan mempublikasikan sikapnya yang anti-burqa, tampaknya Sarkozy berharap mendapat dukungan mayoritas rakyat Prancis sehingga bisa menyelamatkan kursinya yang bergoyang oleh berbagai skandal korupsi.
Untuk itu Prancis – negara pertama mengkampanyekan kebebasan dan demokrasi di Eropa melalui Revolusi 1789 — sekarang digugat di mana-mana. Koran The Washington Post 1 Mei 2010 menulis: “Melarang budaya mereka, pakaian mereka, atau tempat ibadah mereka, tak akan menjadikan mereka lebih Eropa. Itu hanya membuat Eropa lebih tak bebas.”
Menurut koran itu, dengan melarang burqa berarti Prancis mempersilakan negara-negara dengan penduduk Kristen atau Yahudi minoritas untuk melarang pakaian biarawati (nun’s habit) atau melarang yarmulke, peci Yahudi itu.
Editorial The New York Times 27 Januari 2010, menuduh sikap Presiden Sarkozy dan Parlemen Prancis sebagai menebar kebencian (hate-mongering). Mereka sama saja dengan pemerintah Taliban dulu ketika berkuasa yang mewajibkan perempuan Afghanistan memakai burqa. Bagi koran Amerika Serikat yang amat berpengaruh itu melarang atau mewajiban burqa sama saja: menindas hak asasi manusia.
Sebenarnya, menurut Abdelmotie Bayoumi, pakar Islam dari Kairo, Mesir, dan penulis buku tentang burqa, berjudul Contemporary Testimonies, pemakaian niqab/burqa tak memiliki kekuatan legitimasi dari Al-Quran atau pun contoh dari kehidupan Rasulullah, yang mewajibkan pemakaiannya. “Wanita Muslim memakai niqab bukan karena kewajiban agama tapi sebuah kebebasan personal,” kata Bayoumi (The Washington Post, 13 Juli 2010).
Prancis merupakan negara dengan penduduk Islam terbesar di Eropa. Di sini terdapat sekitar 5 juta muslim di antara 64 juta penduduk Prancis. Tapi dari berbagai penelitian, jumlah wanita pemakai burqa/niqab hanya 1900 orang.
Maka sebenarnya pelarangan itu hampir tak relevan. Tapi banyak kalangan muslim Prancis keberatan karena selain menyangkut soal kebebasan warga negara untuk menggunakan pakaian, pelarangan itu dikhawatirkan menimbulkan stigmatisasi kepada semua muslim.
Profesor Martha Nussbaum, pengajar hukum dan filsafat di University of Chicago, serta penulis banyak buku tentang kebebasan dan agama, menelanjangi lima dalih yang dipakai Presiden Sarkozy maupun Parlemen Prancis dalam melarang burqa/niqab.
Sekadar contoh, salah satu dalih menyebutkan bahwa perempuan memakai burqa karena dipaksa dengan kekerasan oleh suami. Nussbaum mengutip berbagai survei tentang kekerasan rumah tangga dan ternyata tak satu pun data menunjukkan kekerasan dalam rumah tangga muslim tak proporsional dibandingkan rumah tangga lain. “Kalau ada yang percaya kekerasan dalam rumah tangga adalah problem khusus keluarga muslim? Mereka itu betul-betul salah,” tulis Nussbaum.
Malah ada petunjuk bahwa kekerasan rumah tangga ada hubungannya dengan penyalahgunaan alkohol. Para pemabuk sering lepas kendali menyiksa istri atau anaknya. Keluarga muslim yang taat pasti menghindari alkohol, artinya mereka punya kesempatan besar terhindar dari kekerasan rumah tangga.
Dalih lain, seolah-olah pemakaian burqa adalah simbol dominasi kaum lelaki atas wanita. Menurut Profesor Nussbaum itu membuktikan para penuduhnya tak mengerti banyak tentang Islam dan simbolisasi di dalam agama itu.
Lantas Nussbaum mempertanyakan majalah seks, foto-foto telanjang, celana jean ketat, bedah plastik, sedot lemak (liposuction), buah dada buatan (breast implant) dan semacamnya dalam masyarakat Barat, yang semua jelas-jelas memperlakukan wanita sebagai objek kaum lelaki.
Yang terjadi sesungguhnya – tulis Nussbaum dalam sebuah artikel panjang di The New York Times 11 Juli 2010 — adalah tindak diskriminasi dari pemerintah Prancis terhadap para pemakai burqa yang sungguh-sungguh tak bisa diterima di dalam masyarakat yang berkomitmen kepada persamaan kebebasan.
Jadi kalau masih banyak orang Indonesia ingin belajar kebebasan dan persamaan dari Prancis, Belanda, Belgia, atau Spanyol, mereka sudah pasti salah. Yang bisa dipelajari dari sana sekarang adalah bagaimana bertindak diskriminatif, menginjak HAM, atau menebarkan kebencian (hate-mongering).
*)Penulis adalah mantan Redaktur GATRA dan TEMPO. Kini, bergabung dengan IPS (Institute for Policy Studies) Jakarta
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
