Hidayatullah.com–Ikhwanul Muslimin yang beroposisi di Mesir menyatakan pada Minggu pihaknya akan memulai pembicaraan dengan penguasa, sementara para anggota senior partai Presiden Hosni Mubarak yang berkuasa mengundurkan diri.
Seorang pejabat dari Ikhwanul Muslimin, yang dituding pemerintah mencoba mengambil manfaat dari aksi unjuk rasa menentang Presiden Mubarak yang telah berkuasa selama tiga dekade, mengatakan pembicaraan itu akan berlangsung antara kelompok itu dan Wakil Presiden Omar Suleiman.
Pejabat itu tidak menyebutkan tanggal untuk pembicaraan, yang pertama antara pemerintah dan saingan politiknya, demikian AFP melaporkan.
“Dengan menimbang kepentingan bangsa dan institusi-institusinya, serta dalam upaya melestarikan kemerdekaan negara … kami memutuskan memulai pembicaraan untuk melihat sampai di mana mereka siap menerima tuntutan rakyat,” kata pejabat itu yang tak mau disebutkan jatidirinya kepada AFP.
Pejabat itu juga mengatakan dialog itu bertujuan untuk menghapus “pengaruh regional atau asing dalam urusan kami,” dalam usaha menjauhkan kelompok itu dari Iran, yang telah menyerukan pembentukan satu rezim Islam di Mesir.
Baca Juga
Ikhwanul Muslimin, yang secara resmi dilarang tetapi diberi toleransi di Mesir, merupakan gerakan oposisi yang terorganisasi sangat rapi dan memiliki jaringan bantuan sosial yang luas.
Para anggota senior partai Nasional Demokrat mengundurkan diri Sabtu, tetapi demonstran tetap melakukan aksi protes anti rezim pada hari keduabelas. Mereka menilai pengunduran diri itu hanya langkah kosmetik.
Di antara pengurus yang mundur ialah Gamal, putera Mubarak, yang telah dipersiapkan untuk menjadi penggantinya kelak.
Farid Ismail, tokoh Ikhwanul Muslimin, mengatakan pengunduran diri itu merupakan isyarat kematian rezim.
“Pilar-pilar rezim itu goyah. Artinya bahwa revolusi kaum muda telah menimbulkan guncangan kuat dan banyak simbol rezim itu berjatuhan — usaha untuk menyelamatkan diri terus dicoba,” ujarnya.
Sedikitnya 300 orang diyakini tewas dan ribuan menderita cedera sejak aksi protes mulai 25 Januari, demikian Komisaris Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Hak Asasi Manusia.
Pada Sabtu Mubarak, 82, mengadakan sidang untuk pertama kali dengan pemerintah yang dia ambil sumpah lima hari sebelumnya.
Hadir dalam sidang itu Perdana Menteri yang baru Ahmed Shafiq, para menteri perminyakan, perdagangan, keuangan dan solidaritas sosial, dan kepala bank sentral, menurut kantor berita MENA.
Di bagian lain Mesir, satu jaringan pipa di Sinai yang memasok gas ke Yordania diserang, kata sejumlah pejabat. Akibat serangan itu, pasokan gas ke Israel dihentikan. Sejauh ini belum diketahui apakah serangan itu terkait dengan protes antipemerintah. *
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
