Hidayatullah.com – Pemerintah Thailand dan kelompok perlawanan Muslim di bagian selatan negara itu telah menyetujui “pada intinya” sebuah peta jalan yang diperbarui dalam upaya mengakhiri pertumpahan darah.
Mediator dari Malaysia, Zulkifli Zainal Abidin, mengatakan kepada para wartawan pada hari Rabu bahwa kedua belah pihak pada prinsipnya telah menyetujui rencana perdamaian yang “lebih baik”.
“Ini adalah terobosan besar setelah dialog terhenti tahun lalu karena pemilihan umum Thailand,” katanya.
Kedua belah pihak mengadakan pembicaraan selama dua hari di ibukota Malaysia, Kuala Lumpur, dan akan bertemu lagi dalam dua bulan ke depan untuk merumuskan rincian rencana tersebut. Mereka berharap dapat menyetujui gencatan senjata pada bulan puasa Ramadhan, dimulai pada 10 Maret, dan festival Songkran di Thailand pada pertengahan April.
Malaysia telah menjadi tuan rumah dan memfasilitasi negosiasi antara kelompok-kelompok separatis dan pemerintah Thailand sejak tahun 2013, namun tidak banyak kemajuan yang dicapai.
Baca Juga
“Rencana perdamaian, jika tim teknis setuju, akan ditandatangani sesegera mungkin. … Ada cahaya di ujung terowongan. Kedua belah pihak bersedia untuk menaruh pena di atas kertas. Sebelumnya, tidak ada pembicaraan tentang penandatanganan dokumen apa pun,” katanya, lansir Al Jazeera (08/02).
Lebih dari 7.000 orang telah tewas dalam kekerasan di provinsi-provinsi yang sebagian besar penduduknya adalah etnis Melayu dan Muslim di Thailand, yaitu Yala, Pattani, dan Narathiwat, sejak tahun 2004.
Populasi provinsi-provinsi tersebut, yang merupakan bagian dari kesultanan Muslim Melayu yang merdeka sebelum Thailand mencaploknya pada tahun 1909, adalah 80 persen Muslim, sementara wilayah lain di negara itu mayoritas beragama Buddha.
Muslim Thailand Selatan – yang etnis, budaya, dan bahasanya berbeda dengan mayoritas Buddha – percaya bahwa mereka diperlakukan sebagai warga negara kelas dua dan mendapat simpati dari banyak orang Malaysia, sekitar 60 persen di antaranya adalah Muslim.
Pertempuran terjadi sesekali namun brutal dengan para separatis melakukan penembakan dan pengeboman. Muslim Melayu menuduh pasukan keamanan melakukan pelanggaran rutin, termasuk penahanan sewenang-wenang yang berkepanjangan dan sewenang-wenang tanpa tuduhan serta pembunuhan di luar hukum.
Anas Abdulrahman – kepala Barisan Revolusi Nasional Melayu Patani, kelompok separatis terbesar – mengatakan kepada para wartawan bahwa ia memiliki harapan besar akan adanya solusi yang langgeng di bawah pemerintahan Thailand baru, yang dipimpin oleh Perdana Menteri Srettha Thavisin.
Pemerintah Thailand tahun lalu menunjuk Chatchai Bangchuad, orang sipil pertama yang memimpin perundingan. Chatchai mengatakan bahwa penandatanganan rencana perdamaian tergantung pada hasil diskusi teknis.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
