Hidayatullah.com– Sejak rezim Bashar Assad tumbang pada Desember 2024, sudah 2 juta dari jutaan orang Suriah yang mengungsi ke luar negeri kembali ke negeri asalnya, kata pimpinan badan urusan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa Filippo Grandi.
“Lebih dari dua juta pengungsi Suriah dan orang-orang yang terusir telah kembali ke rumahnya sejak bulan Desember lalu,” tulis Grandi di platform X saat berkunjung ke Libanon, negara tetangga yang menampung sekitar 1,5 juta pengungsi Suriah berdasarkan perkiraan resmi.
“Ini merupakan pertanda harapan di tengah meningkatnya ketegangan regional,” kata Grandi, yang akan berkunjung ke Suriah pada hari Jumat (20/6/2025).
Dalam pertemuannya dengan Presiden Libanon Joseph Aoun, Grandi membahas “bagaimana melebarkan kesempatan bagi para pengungsi Suriah untuk kembali ke rumahnya,” kata pejabat tinggi PBB tersebut di platform X.
“Banyak pengungsi telah membuat pilihan itu. Namun, supaya pemulangan dapat berkelanjutan, Suriah membutuhkan dukungan internasional yang lebih banyak dan lebih cepat,” imbuhnya.
Baca Juga
Pemerintah Libanon sudah merancang rencana pemulangan secara bertahap pengungsi Suriah, demgan harapan jumlah orang yang dipulangkan bertambah hingga 300.000 pada bulan September, menurut Wakil PM Tarek Mitri dalam wawancara awal bulan ini seperti dilansir AFP.
Menurut Mitri, berdasarkan rencana pemulangan yang disodorkan, setiap pengungsi akan diberikan uang sangu $100 saat keberangkatan mereka — dan mereka juga harus berjanji untuk tidak kembali ke Leibanon sebagai pengungsi.
Pemerintah juga akan membebaskan warga Suriah yang dokumennya telah kedaluwarsa dari denda apa pun.
Awal bulan ini, UNHCR yang dipimpin Grandi, memperkirakan bahwa pada akhir tahun 2025, sebanyak 1,5 juta pengungsi Suriah akan kembali ke rumah dari luar negeri, serta sekitar dua juta pengungsi di dalam negeri.
Setelah 14 tahun perang, banyak pengungsi yang kembali harus menghadapi kenyataan bahwa rumah dan harta benda mereka rusak parah atau hancur.
Pemerintahan baru Suriah berharap memperoleh dukungan internasional untuk meluncurkan inisiatif rekonstruksi, yang menurut perkiraan PBB kemungkinan menelan biaya lebih dari $400 miliar.*
