Hidayatullah.com – Guru Besar Politik Islam Global FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, M. Din Syamsuddin, menilai wafatnya Pemimpin Tertinggi Iran, Ali Khamenei, berpotensi memicu eskalasi baru konflik di kawasan Timur Tengah.
Din menegaskan bahwa dari perspektif kemanusiaan, pembunuhan terhadap seorang kepala negara beserta sejumlah jenderal Iran merupakan tindakan yang layak dikecam keras.
“Manusia berhati nurani tentu mengecam pembunuhan Ayatullah Ali Khamenei dan beberapa jenderal Iran sebagai perbuatan keji dan kejam,” ujar Din Syamsudin dalam pernyataan tertulisnya kepada Tagar, sebagaimana dikutip Hidayatullah Online, Selasa (3/3/2026). Ia menilai tindakan tersebut melanggar hak asasi manusia dan hukum internasional, bahkan menyebutnya sebagai bentuk terorisme nyata.
Konsolidasi Iran dan “Amunisi Baru”
Di balik kecaman moral itu, Din melihat adanya kemungkinan dampak strategis yang justru dapat menguatkan posisi Teheran. Menurut Ketua Poros Dunia Wasatiyat Islam tersebut, wafatnya pemimpin spiritual Iran berpotensi menjadi momentum konsolidasi nasional dan “amunisi baru” bagi negara itu untuk melancarkan serangan balasan terhadap Israel maupun kepentingan Amerika Serikat di kawasan.
Ia menilai Iran bukan hanya memiliki kapasitas persenjataan yang besar, tetapi juga berpeluang memperoleh lonjakan semangat tempur. “Iran akan menemukan semangat baru untuk berperang,” tulisnya.
Baca Juga
Din menggambarkan rakyat Iran sebagai bangsa dengan memori sejarah panjang dan daya juang tinggi. Dalam situasi krisis, ia memperkirakan publik Iran akan bangkit dalam solidaritas kolektif dan memberikan dukungan luas kepada Garda Revolusi. Kondisi ini, menurutnya, dapat membuat kelompok oposisi domestik yang dipersepsikan dekat dengan Amerika Serikat semakin terdesak.
Israel dan AS Berpotensi Tertekan
Lebih jauh, Din memproyeksikan Amerika Serikat dan Israel berpotensi menghadapi tekanan berat apabila eskalasi konflik terus meningkat. Ia membuka kemungkinan kedua pihak terdorong mencari jalan keluar politik.
“Boleh jadi akan mencari cara untuk menyerah atau menawarkan gencatan senjata,” tulisnya. Ia juga menyinggung potensi meningkatnya kerentanan Tel Aviv serta sejumlah pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan jika konflik berkembang menjadi lebih luas.
Seruan Solidaritas dan Hindari Polarisasi Mazhab
Dalam pernyataannya, Din menyerukan negara-negara Arab dan anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk menunjukkan solidaritas keislaman dan kemanusiaan. Menurutnya, momentum ini seharusnya dimanfaatkan untuk mengakhiri ketidakadilan dan kezaliman yang selama ini terjadi.
Namun, ia juga mengingatkan pentingnya menghindari politik pecah belah berbasis mazhab. Din menilai umat Islam global sudah cukup matang untuk tidak terjebak dalam skema divide et impera antara Sunni dan Syiah.
Din yang pernah menjabat sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2005–2010 dan 2010–2015 itu turut menyoroti posisi Indonesia. Ia menegaskan amanat konstitusi mengharuskan Indonesia bersikap tegas menentang segala bentuk penjajahan dan agresi antarnegara.
Ia mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi sejumlah kebijakan luar negeri, termasuk mempertimbangkan keluar dari forum yang ia sebut sebagai Board of Peace. Din memandang forum tersebut sebagai klaim perdamaian semu yang berpotensi menjadi “dewan peperangan dan penjajahan baru”.
Ia juga mengkritisi pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya menjamin keamanan Israel, yang menurutnya harus diimbangi komitmen kuat terhadap keadilan menyeluruh bagi semua pihak, termasuk Palestina.
Menurut Din, Indonesia perlu konsisten menjalankan politik luar negeri bebas aktif dengan mengedepankan keadilan, kemerdekaan, dan perdamaian sejati. Ia menambahkan, Presiden Prabowo dapat meneladani sikap para pendahulu seperti Sukarno dan Soeharto yang dinilainya tegas dalam menghadapi neo-kolonialisme dan imperialisme.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
