Hidayatullah.com – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) meluncurkan layanan pengaduan atau hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah” sebagai kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi terkait persoalan dalam penyelenggaraan haji dan umrah.
Layanan tersebut menjadi bagian dari upaya Kemenhaj memperkuat perlindungan jemaah sekaligus membuka ruang partisipasi publik dalam mengawasi penyelenggaraan haji dan umrah.
Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf mengatakan, masyarakat perlu memiliki akses yang mudah untuk menyampaikan informasi apabila menemukan praktik atau pelayanan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
“Ini bagian dari ikhtiar kita untuk memberikan perlindungan kepada jemaah. Masyarakat harus memiliki ruang untuk menyampaikan informasi dan pengaduan ketika menemukan persoalan,” ujar Irfan saat peluncuran hotline pengaduan di Jakarta, Senin (14/9/2026).
Menurutnya, setiap laporan masyarakat akan diproses secara bertahap dan tidak serta-merta dianggap sebagai pelanggaran. Informasi yang masuk terlebih dahulu akan diperiksa dan diverifikasi untuk memastikan keterangan yang disampaikan dapat ditelusuri serta memiliki dasar yang jelas.
Baca Juga
Setelah proses verifikasi, laporan akan diklasifikasikan berdasarkan substansi dan kewenangan penanganannya. Jika diperlukan tindak lanjut, laporan akan dikoordinasikan dengan unit kerja terkait untuk dilakukan pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Laporan dari masyarakat penting bagi kami. Informasi tersebut akan kita lihat, kita periksa, kemudian ditindaklanjuti sesuai persoalannya,” kata Irfan.
Kemenhaj menekankan bahwa penanganan laporan dilakukan dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan transparansi. Dengan mekanisme tersebut, tindak lanjut terhadap pengaduan diharapkan didasarkan pada fakta dan bukti, bukan semata-mata informasi awal yang diterima.
Masyarakat juga diimbau menyampaikan laporan secara bertanggung jawab dengan melengkapi informasi pendukung, antara lain kronologi kejadian, waktu dan lokasi, pihak yang terkait, serta bukti apabila tersedia.
Kelengkapan informasi dinilai penting untuk membantu proses verifikasi sekaligus memastikan laporan dapat ditangani sesuai kewenangan.
Melalui hotline “Bongkar Mafia Haji dan Umrah”, Kemenhaj berharap pengawasan publik dapat semakin diperkuat. Partisipasi masyarakat diharapkan menjadi bagian dari upaya membangun penyelenggaraan haji dan umrah yang lebih transparan, akuntabel, sekaligus berorientasi pada perlindungan dan peningkatan kualitas layanan jemaah.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
