Hidayatullah.com–Sekelompok anggota Konggres Amerika Serikat (AS) mengadakan penyelidikan atas sebuah memo Inggris yang bocor, yang menunjukkan bahwa Presiden Bush telah memutuskan untuk berperang dengan Irak 8 bulan sebelumnya.
Lebih dari 100 anggota Konggres dari Partai Demokrat akan ikut dalam forum publik, yang menyerukan agar Gedung Putih memberikan penjelasan mengenai memo tersebut.
Seperti dikutip BBC, mengatakan, keputusan menyerang Iraq itu sudah terencana jauh hari. Meski demikian, Bush membantah dirinya telah memutuskan pada waktu itu untuk menyerang Saddam Hussein.
Koran Inggris, The Sunday Times, juga menerbitkan apa yang disebutnya memo Downing Street, tertanggal 23 Juli 2002, pada tanggal 1 Mei lalu, setelah dibocorkan oleh seorang pejabat urusan kebijakan luar negeri Inggris.
Dalam memo tersebut, Menteri Luar Negeri Jack Straw dikutip mengatakan, Bush telah bertekad untuk melancarkan aksi militer bahkan kalau pemilihan waktunya sendiri belum diputuskan.
Sebuah memo kedua, yang diterbitkan koran itu pekan ini, mengatakan menteri-menteri Inggris diberitahu, mereka tidak mempunyai pilihan lain lagi kecuali mencari jalan untuk membuat perang dengan Irak sebagai langkah yang sah.
"Investigasi kami baru dimulai, dan saya bisa mengatakan kepada anda bahwa semakin banyak orang merasa tidak enak, marah atas apa yang diungkapkan itu," kata anggota Konggres dari Michigan, John Conyers, kepada kantor berita Associated Press.
Conyers mendesak para wakil Partai Republik untuk ikut dalam ‘hearing’ Dewan Perwakilan Rakyat ini, biarpun tak satu pun tampaknya setuju.
Gold Star Families for Peace, sebuah grup non-partisan, telah menyatakan dukungannya kepada usaha penyelidikan itu.
"Kami menghendaki Konggres kami bangkit untuk membongkar dan menyelidiki kebohongan-kebohongan dan menelusurinya ke mana saja perginya," Celeste Zappala, yang kehilangan putranya di Iraq, mengatakan kepada AP.
Gedung Putih mengatakan, Presiden Bush kini merencanakan untuk lebih mempertajam lagi fokusnya pada Irak, tetapi tidak ada isyarat bahwa ini akan mencakup kemungkinan perubahan kebijakan. (bbc)
