Hidayatullah.com–Semenjak junta militer mengambil alih kekuasaan di Myanmar tahun 1962, perempuan dari etnis minoritas kerap mengalami pemerkosaan dan penyiksaan yang dilakukan oleh para tentara.
Baru sejak delapan tahun lalu, organisasi bantuan perempuan Shan Women’s Action Network atau SWAN mulai mendokumentasi kejahatan seksual yang dialami etnis Shan di Myanmar. Dalam kurun waktu enam tahun ada 625 kasus. Laporan lain organisasi ini juga menunjukkan, bahwa perempuan dari etnis minoritas lainnya juga tidak aman dari kejahatan seksual yang dilakukan tentara pemerintahan.
Menurut SWAN, 60 persen pelakunya adalah perwira. 30 persen korban adalah remaja perempuan di bawah umur. 25 persen perempuan yang menjadi korban pemerkosaan meninggal setelahnya. Dan yang paling mengejutkan, hanya 1 persen pelaku yang dijatuhi hukuman oleh pengadilan Myanmar.
Kasus terakhir terjadi awal November lalu, di malam menjelang pemilu di Myanmar. Demikian menurut Hseng Nouong Lintner, aktivis SWAN.
“Hingga kini, rezim militer memiliki kekuasaan penuh atas negara ini. Dan para pemegang kekuasaan setiap harinya melanggar hak asasi manusia. Para pelaku dengan sengaja tidak menutup-nutupi perbuatan mereka. Jika ada tentara yang memperkosa seorang perempuan, maka yang melarikan diri akhirnya seluruh anggota keluarga perempuan tersebut. Dengan metode ini, etnis tertentu akan berkurang. Saya mendengar cerita kasus ibu dan anak perempuan, dimana keduanya diperkosa di waktu bersamaan. Mereka dipaksa untuk pindah ke lokasi lain. Suatu malam datang tentara yang memperkosa mereka di saat mereka masih tidur.”
Baru-baru ini juga muncul dugaan, bahwa kejahatan seksual secara sistematis ini berkaitan dengan kepentingan ekonomi. Michel Roy, pengamat tema pemerkosaan di konflik bersenjata internasional, mengungkap hal tersebut.
“Kini semakin jelas. Jika dalam konflik bersenjata banyak perempuan yang diperkosa, maka latar belakangnya biasanya juga akses ke sumber daya alam. Demikian halnya di Birma, di Kolumbia, di Republik Demokratik Kongo dan negara lain. Ini mengenai pemanfaatan sebuah negara, menekan warganya dan mencegah terjadinya perlawanan.”
Hseng Noung Lintner dari organisasi SWAN menjabarkan berbagai rencana pembangunan di Myanmar. Antara lain jalur pipa gas yang melewati kawasan etnis minoritas dan tanggul di sungai-sungai untuk mendapatkan listrik bagi kota-kota di Cina dan Myanmar. Agar rencana tersebut terwujud, penduduk di kawasan itu diusir dan ditekan dengan segala cara.
Bulan Maret lalu, untuk pertama kalinya pejabat khusus PBB untuk urusan HAM di Birma, Tomas Ojea Quintana, menuntut secara terbuka pembentukan komisi penyelidikan tentang kasus tersebut. Hseng Noung Lintner berharap, bahwa dengan adanya komisi tersebut, situasi daramatis para perempuan dari etnis minoritas di Myanmar bisa terungkap. “Kami membutuhkan dukungan internasional untuk menemukan cara menghentikan militer di Birma. Harus ada jalan keluarnya. Kami berharap adanya tekanan politis dari kepala pemerintahan negara tetangga dan dunia internasional.” [dwwd/hidayatullah.com]
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
