Hidayatullah.com–Pemerintahan militer Mesir mengumumkan pencabutan sebagian keadaan darurat yang sudah berlaku di negara itu sejak 1981. Namun, status darurat dinyatakan masih akan berlaku untuk kejadian-kejadian yang dikategorikan sebagai “tindak kekerasan”.
“Saya memutuskan mencabut status keadaan darurat kecuali untuk menghadapi hal-hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan,” kata Ketua Dewan Penguasa Militer yang sementara ini memegang kendali pemerintahan Mesir, Jenderal Mohammad Hussein Tantawi, seperti dikutip stasiun berita Aljazeera, Rabu (25/01/2012). Tantawi tidak merinci pengertian tindak kekerasan yang dimaksud.
Sejak kasus pembunuhan Presiden Anwar Sadat pada 1981, Mesir dinyatakan berada dalam keadaan darurat. Diberlakukan sejak Hosni Mubarak berkuasa, penerapan status itu justru menimbulkan banyak kasus yang, menurut badan HAM, sudah melanggar hak azasi manusia, termasuk rakyat dilarang berkumpul, serta masyarakat sipil dibolehkan diadili di pengadilan militer.
Selama ini, pencabutan status darurat menjadi salah satu permintaan utama para demonstran prorevolusi. Selama 30 tahun memerintah Mesir, berkali-kali presiden Hosni Mobarak menjanjikan akan mencabut status darurat, namun janji itu tak pernah terlaksana.
Di Mesir, tanpa terasa pergolakan melawan pemerintah sudah berjalan selama setahun. Rakyat pun merayakan dengan berkumpul di Tahrir Square, berdemonstrasi menuntut revolusi.
Baca Juga
Para politisi dari kelompok Ikhwanul Muslimin, yang memenangkan mayoritas suara dalam pemilu, turut merayakan setahun pergolakan. Namun, mereka menyatakan tidak akan menuntut revolusi atau menuntut militer segera mengalihkan kekuasaan.*
Keterangan foto: Jenderal Mohammad Hussein Tantawi.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
