Hidayatullah.com–Hizbut Tahrir Tunis mengumumkan secara resmi bahwa pihaknya tetap mengaktifkan program-programnya meski pemerintah Tunis menolak untuk memberikan izin resmi untuk berkiprah dalam perpolitikan, demikian lansir kantor berita Anadhol (29/5/2012).
Menurut sumber dari pemerintah, Hizbut Tahrir belum memperoleh izin untuk berkiprah dalam perpolitikan, meskipun pihak Hizbut Tahrir mengajukan permohonan izin kepada lembaga terkait. Hal itu disebabkan karena Hizbut Tahrir menolak adanya partai non Islam, dan hal itu yang bertentangan dengan undang-undang Tunis yang berhubungan dengan organisasi politik.
Hizbut Tahrir Tunis sendiri telah menggelar jumpa pers bahwa pihaknya akan berkiprah dalam perpolitikan sesuai dengan dasarnya bahwa Islam merupakan pijakan. Abdurrauf Al Amiri selaku ketua biro politik Hizbut Tahrir menyampaikan penolakannya terhadap hukum yang tidak islami.
Sedangkan Wisam Al Athrasy selaku anggota biro informasi Hizbut Tahrir menyampaikan bahwa pihaknya tidak berniat mengikuti pemilu jika undang-undang positif masih bertentangan dengan dasar Hizbut Tahrir. Namun dalam waktu dekat Hizbut Tahrir akan melakukan program terorganisir untuk mendukung eksistensinya dalam dunia perpolitikan.
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
