Hidayatullah.com—Kelompok Salafy Mesir meminta kantor kepresidenan menunjukkan bukti-bukti tuduhan korupsi atas Khalid Alamuddin, penasehat presiden urusan lingkungan hidup yang dipecat hari Ahad kemarin, lapor Al-Mishry Al-Yaum (19/2/2013)
Khalid Said, jurubicara resmi Front Salafy meminta Presiden Mursy dan jurubicaranya Yassir Ali agar mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan bukti tuduhan korupsi atas anggota Partai An-Nur, Alamuddin.
Ditambahkan pula bahwa Alamuddin akan dihukum oleh partainya jika tuduhan korupsi atas dirinya itu terbukti benar.
Di laman Facebook-nya hari Senin Said mengatakan, posisi moral dari Presiden Mursy akan turun permanen, jika kantornya tidak dapat membuktikan tuduhan atas Alamuddin.
Sebagai bentuk solidaritas, pejabat tinggi An-Nur yang juga menjadi penasehat Mursy, Bassam al-Zarqa, mengajukan pengunduran diri setelah kantor kepreesidenan menolak untuk meminta maaf atas tuduhan tersebut.
“Di tengah-tengah krisis yang dialami Mesir … kami meminta presiden untuk mempertimbangkan mereformasi kantor kepresidenan, yang kami yakin sekarang ini sedang mengalami kebingungan yang nyata. Hal ini menuntut dilakukannya pemilihan asisten secara selektif,” kata Said, yang meminta agar Mursy menunjuk pejabat pembantunya berdasarkan kompetensi mereka dan bukan berdasarkan loyalitas kepada kepentingannya.
Sementara itu, media milik pemerintah Al-Ahram yang mengutip seorang pejabat anonim melaporkan bahwa presiden tidak mengarahkan tuduhannya kepada Alamuddin pribadi, melainkan kepada salah satu orang yang bekerja dengannya.
Sumber itu mengatakan, kantor kepresidenan akan mengeluarkan laporannya ke publik, jika Alamuddin melakukan penyelidikannya sendiri, sementara presiden berusaha untuk tidak menaikkan ketegangan dengan Partai An-Nur.
Dalam pernyataannya, kantor kepresidenan menjelaskan bahwa alasan pemecatan Alamuddin dilakukan demi kepentingan nasional, berdasarkan informasi yang menunjukkan dia tidak bisa lagi melanjutkan perannya di lembaga kepresidenan.*
