Hidayatullah.com—Situs berita independen terkemuka di Malaysia yang diblokir pemerintah akhirnya mengumumkan penutupan situsnya.
Jahabar Sadiq redaktur Malaysian Insider mengatakan akan menutup situs beritanya itu akhir hari Senin (14/3/2016) dengan “alasan komersil”, lapor BBC.
Situs yang mempekerjakan 59 staf itu diblokir oleh pemerintah Malaysia setelah menampilkan laporan kontroversial seputar korupsi pejabat bulan lalu.
Sadiq dan rekan-rekannya juga ditahan tahun lalu dengan tuduhan penghasutan. Dia kemudian dibebaskan tanpa gugatan.
Dalam editorialnya Sadiq mengatakan situs itu telah melaksanakan jurnalistik imparsial guna memberikan informasi kepada warga Malaysia dan para pembaca lainnya sehingga mereka bisa menentukan sikap berdasarkan pengetahuan.
Dia menegaskan, “Saya tidak akan tutup mulut dan saya tidak akan tutup mata atau pura-pura tuli atas apa yang terjadi di Malaysia dan dunia. Dan saya mendesak kalian semua melakukan hal yang sama.”
Malaysia mengalami banyak pembungkaman media ditengah-tengah isu kasus korupsi yang melibatkan Perdana Menteri Najib Razak.
Lembaga keuangan milik pemerintah yang sakit, 1MDB, yang didirikan oleh pemerintah Razak, diselidiki oleh kejaksaan negara Swiss berkaitan dugaan penggelapan dana miliaran dolar.
PM Najib sendiri dituduh melakukan korupsi. Dia secara resmi telah dinyatakan bersih. Namun, oposisi di Malaysia bersuara semakin kencang.
Malaysian Insider diblokir pihak berwenang bulan Februari lalu setelah mempublikasikan sebuah artikel kontroversial terkait kasus korupsi itu.
Kepada BBC hari Senin (14/3/2016) mengatakan sejak dibokir situsnya yang mengandalkan trafik kehilangan pengiklan. Pemilik situs Malaysian Insider, Edge Media Group, sudah berupaya mencari pembeli tetapi belum menemukan yang cocok.
Media arus utama di Malaysia kebanyakan dikontrol ketat atau dimiliki oleh pihak-pihak terkait penguasa di Malaysia saat ini, Barisan Nasional.
Pemerintah Malaysia sebelumnya sudah memblokir Sarawak Report, yang dikenal dengan laporan-laporannya seputar skandal korupsi di 1MDB, serta situs blog Medium yang menolak menghapus artikel yang mengutip laporan Sarawak Report.
Kuala Lumpur juga memblokir situs milik gerakan anti korupsi Bersih, setelah tahun lalu menggelar unjuk rasa berskala besar menuntut PM Razak mundur.
Selain pemblokiran dan pembungkaman media, puluhan disiden, aktivis dan pengacara ditahan oleh aparat dengan pasal penghasutan untuk melawan pemerintah.*
