Hidayatullah.com–Kerajaan Arab Saudi mengecam pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim Rohingya, di Myanmar, dan menyesali sikap pemerintah Myanmar yang tidak bekerja sama dengan Penyelidik Khusus HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), di Myanmar, terkait masalah ini.
Hal ini diungkapkan dalam pidato perwakilan Kerajaan hari ini di depan Dewan HAM, yang disampaikan oleh Kepala Bagian HAM dari Delegasi Permanen Kerajaan untuk kantor PBB, di Jenewa, Dr. Fahd bin Obaidallah Al-Mutairi.
Kerajaan mendesak Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dan mengizinkan Penyelidik Khusus memasuki negara itu dan menyediakan keamanan untuk semua wilayah yang terdampak.
Baca: Dubes Saudi untuk Turki: Saudi telah Membantu Rohingya Selama 70 Tahun
Al-Mutairi mengatakan bahwa rentetan pengungsian paksa dan pelanggaran terhadap minoritas Rohingya terus terjadi meskipun resolusi internasional telah meminta pemerintah Myanmar, untuk menciptakan kondisi yang dibutuhkan agar mengakhiri pelanggaran tersebut dan menghentikan pengusiran paksa minoritas Rohingya ke negara-negara tetangga dan memfasilitasi pemulangan mereka ke negara asal mereka.
Penandatanganan nota kesepahaman antara Komisioner Tinggi untuk Pengungsi PBB (UNHCR) dan Program Pembangunan PBB (UNDP), pada awal Juni 2018, dengan Pemerintah Myanmar adalah sebuah langkah positif, tunjuknya, dalam menyelesaikan krisis ini dan awal kembalinya pengungsi secara sukarela yang aman dan bermartabat.
Baca Juga
Dia meminta Pemerintah Myanmar untuk memulai secara efektif melaksanakan memorandum ini dan mengakhiri penderitaan ratusan ribu pengungsi, mencatat bahwa masalah minoritas Muslim di Myanmar merupakan masalah prioritas bagi Kerajaan.
Dia juga meminta masyarakat internasional untuk meningkatkan upayanya dalam menghentikan apa yang tampak sebagai pembersihan etnis terhadap Muslim Rohingya dan turun tangan menemukan solusi kemanusiaan yang dapat melindungi minoritas Rohingya dari tindakan kekerasan dan hukuman kolektif.*/Nashirul Haq AR
