Hidayatullah.com– Menteri Luar Negeri Khalid Hussein al-Yamani mengatakan, pemerintahnya telah menolak peran Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai misi keamanan dan hanya menerima mereka untuk memantau pelabuhan.
Ia mengatakan, Kota Pelabuhan Hudaida Yaman harus berada di bawah kendali pemerintah yang didukung Saudi, katanya kepada Reuters hari Senin.
Dia yang memimpin delegasi pemerintah yang diakui secara internasional untuk pembicaraan damai di Swedia dengan pemberontak Syiah al Houthi mengatakan mereka bersedia menerima bahwa pendapatan pelabuhan Hudaidah tetap berada di cabang bank sentral bank.
Baca: Lebih 150 Tewas dalam Pertempuran Terbaru di Hudaidah, Yaman
PBB juga merekomendasikan pemberontak al Houthi untuk mundur dari Pelabuhan Hudaida sebagai bagian dari perjanjian gencatan senjata sehingga menempatkan pelabuhan kota pelabuhan di bawah pengawasan yang dikendalikan PBB, menurut sebuah dokumen.
Dokumen itu, yang membenarkan dua sumber delegasi pemerintah Yaman, bersikeras bahwa pasukan pimpinan Saudi yang memerangi Houthi menghentikan semua operasi di kota sebagai ganti untuk penarikan pemberontak al Houthi.
Baca: Arab Saudi, UEA Luncurkan Serangan Besar-besaran tehradap Hudaida
Perwakilan Houthi gagal dihubungi untuk menjelaskan masalah ini.
Pemerintah Yaman dan pemberontak Syiah al Houthi bertemu di Swedia pada hari Kamis untuk mengakhiri perang yang sejauh ini telah menewaskan sedikitnya 10.000 orang sejak hampir empat tahun lalu.
Proposal Hudaida merupakan langkah penting menuju tuntutan Presiden Abdurabbo Mansyour Hadi, yang diusir dari Ibu Kota Yaman dalam kudeta oleh pemberontak Syiah al Houthi pada 2014.*
