Hidayatullah.com—Pemimpin Hong Kong Carrie Lam hari Selasa (9/7/2019) mengatakan bahwa rancangan undang-undang ekstradisi yang menyulut demonstrasi besar di kota itu telah “mati” dan kerja pemerintah terkait RUU tersebut “gagal total”. Namun, para demonstran terutama dari kalangan mahasiswa tidak mempercayai pernyataan Lam.
RUU itu, yang akan memungkinkan orang-orang yang berada di Hong Kong dikirim ke China Daratan untuk diadili di pengadilan-pengadilan yang dikontrol Partai Komunis, menyulut aksi protes besar dan kekerasan di wilayah otonomi bekas jajahan Inggris tersebut.
Pertengahan bulan Juni kemarin, guna meredam aksi protes dan kemarahan rakyat yang berkepanjangan Carrie Lam mengumumkan bahwa pihaknya menangguhkan pembahasan RUU itu.
Dilansir Reuters, hari Selasa ini Lam mengakui bahwa masih ada keraguan perihal kesungguhan pemerintah atau kekhawatiran apakah pemerintah akan mengulang dari awal proses penggodokan RUU itu di dewan legislatif.
“Jadi, saya ulangi sekali lagi di sini, tidak ada rencana itu, RUU tersebut telah mati,” kata Lam dalam konferensi pers.
Para mahasiswa yang banyak ambil bagian dalam aksi-aksi protes menentang RUU ekstradisi itu mengaku meragukan kebenaran pernyataan Lam dan menegaskan bahwa mereka ingin RUU tersebut ditarik sepenuhnya.
“Yang kami inginkan adalah penarikan kembali sepenuhnya RUU tersebut. Dia [Lam] hanya bermain kata-kata,” kata Chan Wai Lam Wiliam, ketua umum dari Student Union of Chinese University of Hong Kong.
Para demonstran juga menuntut agar Carrie Lam mengundurkan diri dari jabatannya sebagai kepala pemerintahan (chief executive) Hong Kong, guna menjalani pemeriksaan independen terkait kekerasan aparat kepolisian terhadap pengunjuk rasa.
“Bukan hal sederhana bagi seorang CE untuk meletakkan jabatan, dan saya sendiri masih memiliki keinginan kuat untuk terus menjalankan tugas melayani rakyat Hong Kong,” kata Lam saat ditanya soal tuntutan demonstran.
“Saya berharap masyarakat Hong Kong dapat memberikan kepada saya beserta tim kesempatan dan ruang sehingga kami dapat melakukan gaya pemerintahan yang baru untuk menjawab tuntutan-tuntutan rakyat dalam masalah ekonomi dan kehidupannya,” kata politisi wanita itu.
Chief Executives of Hong Kong merupakan jajaran pemerintahan Hong Kong yang terdiri dari sebuah komite kecil yang anggotanya dipilih dan disukai oleh pemerintah pusat China di Beijing. Para analis mengatakan bahwa pengunduran Carrie Lam sebagai pucuk pimpinan pemerintahan di Hong Kong tidak mudah karena harus mendapatkan stempel dari Beijing.*