Hidayatullah.com—Awal pekan ini, El-Sisi mengatakan negaranya memiliki hak yang sah untuk campur tangan di negara tetangga Libya untuk melindungi perbatasan barat Mesir. Dia memerintahkan militer untuk siap melaksanakan misi di luar negeri dan mengatakan operasi semacam itu memiliki legitimasi internasional.
Sebagai tanggapan, Pemerintah Kesepakatan Nasional (GNA) Libya, pemerintah Sah yang diakui PBB mengatakan bahwa komentar el-Sisi sebagai “deklarasi perang”.
Berbicara dalam rapat kabinet Rabu (24/6/2020), di mana ia bertemu dengan para pejabat militer dan sipil, El-Sisi menekankan pentingnya memulihkan stabilitas di Libya dan lembaga-lembaganya untuk mencapai keamanan di kawasan itu, dan “untuk melindungi keamanan nasional Mesir dari perbatasan barat, ” dia berkata sebagaimana yang dikutip oleh arabnews.
El-Sisi mengatakan dalam pertemuan itu bahwa gencatan senjata harus tetap diberlakukan dan ia menyerukan pembubaran milisi Libya. Gencatan senjata diminta setelah pasukan Jenderal Khalifa Haftar yang memimpin Tentara Nasional Libya (LNA) dipukul mundur setelah gagal mengepung Tripoli selama setahun untuk menggulingkan GNA. GNA menuding gencatan senjata akal-akalan untuk menyelamatkan Haftar dari kekalahan.
Bulan lalu Mesir mengusulkan inisiatif untuk partai-partai Libya sebagai dasar untuk menyelesaikan konflik negara. Langkah itu disambut oleh negara-negara Arab dan pada hari Selasa, liga Arab mendesak faksi Libya untuk “terlibat secara positif” dengan inisiatif tersebut. Namun langkah ini ditolak keras Pemerintah Libya GNA.
Baca Juga
Sementara itu, Parlemen Libya yang berbasis di Timur dan bersekutu dengan Haftar sendiri juga meminta campur tangan Mesir dalam masalah ini. Terutama jika pasukan Pemerintah Libya GNA yang diakui secara internasional merebut kembali kota strategis Sirte, demikian laporan kantor berita negara Mesir melaporkan.
“Intervensi Mesir di Libya akan menjadi sah … jika teroris dan milisi bersenjata melewati garis merah”, ujar Aguila Saleh Ketua Parlemen Libya yang berbasis di Timur sekutu Haftar, seperti dikutip oleh kantor berita resmi MENA pada hari Rabu (24’06/2020).
“Rakyat Libya secara resmi meminta Mesir untuk campur tangan dengan pasukan militer jika perlunya menjaga keamanan nasional Libya dan keamanan nasional Mesir memerlukan ini.”
Libya, negara dengan cadangan minyak terbesar di Eropa, telah terperosok dalam kekacauan sejak pemberontakan yang didukung NATO pada 2011 yang menggulingkan dan membunuh penguasa lama Muammar Gaddafi.
Sejak 2014, telah terpecah antara faksi-faksi saingan yang berbasis di ibukota, Tripoli, dan di timur, dalam perang yang kadang-kadang kacau yang telah menarik kekuatan luar dan membanjiri senjata asing dan tentara bayaran.
Pasukan yang berbasis di timur di bawah komandan militer pemberontak Khalifa Haftar melancarkan serangan pada April tahun lalu untuk mencoba merebut Tripoli dari GNA. Pasukan Haftar, yang didukung oleh Uni Emirat Arab (UEA), Mesir dan Rusia, dipaksa untuk mundur dari sebagian besar Libya barat dalam beberapa pekan terakhir setelah Turki meningkatkan dukungannya bagi pemerintah Perdana Menteri Fayez al-Sarraj yang diakui PBB. .
Didukung oleh kemenangan baru-baru ini di medan perang, pasukan yang berpihak pada GNA mengatakan mereka akan menghentikan kemajuan mereka setelah merebut kembali Sirte, sebuah kota berpenduduk sekitar 125.000 orang di pantai Mediterania dan pangkalan udara Jufra pedalaman.
Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, bagaimanapun, memperingatkan pada akhir pekan bahwa setiap serangan terhadap Sirte atau Jufra akan sama dengan melewati “garis merah”.
Ancaman El-Sisi mendorong Italia, Jerman dan Amerika Serikat untuk mendorong gencatan senjata, takut akan perang yang lebih luas. Para menteri luar negeri Liga Arab juga memperingatkan terhadap “kelanjutan aksi militer yang mengubah garis depan yang ada” di Libya.
Sebelumnya pada hari Rabu, Menteri Luar Negeri Italia Luigi Di Maio mengunjungi Tripoli, di mana ia bertemu al-Sarraj. Sebuah pernyataan dari kantor kepala GNA mengatakan kedua pria itu menolak “campur tangan asing negatif” di Libya. Mereka juga membahas operasi angkatan laut Uni Eropa di Mediterania yang bertujuan untuk memberlakukan embargo senjata PBB terhadap Libya, menurut sumber pernyataan itu, tanpa memberikan perincian sebgaaimana dilaporkan oleh Aljazeera.
Di Maio mengatakan kepada wartawan setelah kembali ke Roma bahwa ia menyampaikan kepada Italia kekhawatiran al-Sarraj tentang kemungkinan serangan terhadap Sirte, yang katanya dapat menyebabkan pertempuran baru dan lebih banyak korban sipil.
“Saya menyatakan betapa pentingnya untuk menghindari pembekuan konflik, dan bahwa kemungkinan ini akan mengarah pada pembagian de facto negara,” katanya.
Negara yang terbelah dua akan “tidak dapat diterima” dan akan menyebabkan konflik lebih lanjut, tambahnya.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
