Hidayatullah.com–Mantan pemimpin Mujahidin Afghanistan Gulbuddin Hekmatyar pada Ahad (14/02/2021) mengecam AS, menganggapnya hendak keluar dari kesepakatan damai Doha dengan Taliban, lapor Anadolu Agency. Berbicara dalam pertemuan di markas partainya di ibu kota Kabul untuk menandai peringatan 32 tahun penarikan Soviet dari Afghanistan, dia memperingatkan Presiden AS Joe Biden agar tidak mundur dari perjanjian Februari 2020 yang ditandatangani oleh pendahulunya Donald Trump.
“Biden tidak bisa mendapatkan keuntungan dari kelanjutan perang di Afghanistan, dia juga tidak bisa memaksa Taliban dengan melanggar kesepakatan damai,” kata Hekmatyar, ketua partai Hezb-e-Islami. Dia memimpin pejuang mujahidin dalam perang melawan pendudukan Soviet di Afghanistan pada 1980-an. Dia juga menjabat sebagai perdana menteri pada tahun 1990-an.
Baca: Qatar Kembali Menjadi Tuan Rumah Putaran Berikutnya dari Pembicaraan Pemerintah Afghanistan-Taliban
Mantan presiden AS telah secara tajam mengurangi jumlah pasukan AS di Afghanistan, tetapi pemerintahan baru mengatakan pihaknya berencana untuk meninjau kesepakatan tersebut dengan alasan peningkatan kekerasan. Perjanjian tersebut meminta semua pasukan internasional untuk menarik diri sebagai imbalan atas jaminan keamanan oleh Taliban.
Pejabat pemerintah, jurnalis, serta aktivis masyarakat sipil terus menjadi sasaran di Afghanistan. Sebagian besar serangan tetap tidak diklaim tetapi pemerintah menyalahkan Taliban. Negosiasi intra-Afghanistan untuk menyusun peta jalan bagi Afghanistan pasca perang juga tetap terhenti.
Baca: Pemerintah Afghanistan dan Taliban Umumkan Kesepakatan Terobosan dalam Pembicaraan Damai
Pemimpin veteran, yang menandatangani kesepakatan damai dengan Presiden Ashraf Ghani pada 2016, mengatakan pemerintah belum memenuhi janjinya seperti pembebasan afiliasi partai dan memasukkan mereka ke dalam pemerintahan. Dia memperingatkan akan mengelilingi istana presiden jika tuntutannya tidak dipenuhi, menambahkan bahwa beberapa elemen di pemerintah sangat ingin menyabotase kesepakatan perdamaian AS-Taliban.
Sementara itu, pemberontak telah memperingatkan NATO agar tidak memperpanjang masa tinggal mereka di Afghanistan. “Pesan kami untuk pertemuan tingkat menteri NATO yang akan datang adalah bahwa kelanjutan pendudukan dan perang bukanlah kepentingan siapa pun,” kelompok itu mengumumkan dalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (13/02/2021).
Pada 4 Februari, sekretaris jenderal NATO mengatakan bahwa kehadiran aliansi di Afghanistan adalah keputusan yang harus dibuat dengan konsensus.*
