Hidayatullah.com—Hassabo Mohamed Abdel Rahman, yang pernah menjabat wakil presiden Sudan semasa pemerintahan Omar al-Bashir, telah ditangkap dengan tuduhan menggerakkan aksi protes menentang kenaikan harga roti, makanan utama negeri itu, yang berlangsung selama berpekan-pekan.
Sejumlah pejabat tinggi era Omar al-Bashir lainnya juga ditangkap,lansir BBC Ahad (14/2/2021).
Sekitar 300 orang ditangkap awal pekan lalu saat terjadi aksi protes di berbagai daerah di Sudan. Status darurat diberlakukan di empat provinsi.
Selama berbulan-bulan rakyat Sudan mengalami kelangkaan roti, bahan bakar dan listrik, sementara pemerintahan transisi pimpinan sipil yang dibentuk menyusul kudeta militer yang menggulingkan kekuasaan Omar al-Bashir berjibaku mengatasi perekonomian negara yang terus memburuk.
Bashir, eks tentara yang naik ke puncak kekuasaan lewat kudeta pada 1989, mengakhiri kekuasaannya setelah militer mengkudetanya pada April 2019 setelah terjadi unjuk rasa besar selama berbulan-bulan yang dipicu kenaikan harga roti dan BBM.
Beberapa tahun terakhir pemerintahan Bashir, Sudan mengalami kesulitan ekonomi akibat berbagai sanksi internasional yang dijatuhkan atas negaranya berkaitan dengan pembunuhan massal di Darfur dan keputusan Amerika Serikat yang memasukkannya dalam datar negara penyokong terorisme pada 1993. Akibat sanksi-sanksi tersebut Sudan kesulitan berniaga dengan negara-negara lain. Pundi-pundi pemeritah semakin menipis setelah Sudan Selatan melepaskan diri dari pemerintah Khartoum, pasalnya minyak yang menjadi sumber utama devisa Sudan sumbernya berada di bagian selatan, yang menjadi negara merdeka pada 9 Juli 2011 dengan ibu kota Juba. Tidak ada dolar yang masuk ke kas negara, mengakibatkan pemerintah Khartoum kesulitan memenuhi kebutuhan rakyatnya.
Sebagai imbal balik normalisasi hubungan Sudan dengan Israel, pemerintahan Amerika Serikat pimpinan Presiden Donald Trump menghapus Sudan dari daftar negara teroris yang disusun Washington pada bulan Desember 2020. Keputusan itu diharapkan akan mengangkat beban ekonomi Sudan, sebab Khartoum akan bisa memperoleh utang dan bantuan dari berbagai institusi dan masyarakat internasional.*
