Hidayatullah.com — Pihak berwenang Bangladesh menggusur lebih dari 3.000 toko yang dikelola pengungsi Rohingya sejak bulan lalu. Tindakan ini semakin mempersulit kehidupan keluarga pengungsi yang berjuang hidup di negeri orang.
Wakil komisaris pengungsi Bangladesh, Shamsud Douza, mengatakan kepada AFP pada Selasa bahwa “lebih dari 3.000 toko ilegal” telah dihancurkan.
“Jumlah Rohingya meningkat. Dan mereka membutuhkan tempat berlindung. Kami sudah membangun gudang di tempat itu,” katanya. Ia menambahkan bahwa kelompok-kelompok bantuan memastikan para pengungsi masih mendapatkan kebutuhan sehari-hari.
Namun Khin Maung, seorang pemimpin komunitas Rohingya dan aktivis hak, mengatakan kepada AFP bahwa penghancuran itu telah melukai puluhan ribu pengungsi di kamp-kamp tersebut.
“Keluarga Rohingya besar dan jumlah jatah makanan yang diberikan kepada mereka berkurang. Banyak keluarga yang dulu mengandalkan pendapatan dari toko-toko,” katanya dilansir TRTWorld pada Rabu (05/01/2022).
‘Saya tidak berdaya’
Sekitar 850.000 minoritas Muslim tanpa kewarganegaraan dijejalkan ke kamp-kamp pengungsian yang penuh sesak di Bangladesh.
Sebagian besar melarikan diri dari negara tetangga Myanmar setelah tindakan keras militer tahun 2017 yang mendorong penyelidikan genosida internasional.
Bangladesh dipuji karena menerima para pengungsi tetapi kelompok-kelompok HAM telah mengkritik pembatasan yang diberlakukan pada para pengungsi, yang terbaru adalah upaya untuk menggusur toko-toko darurat yang melayani komunitas mereka.
Salim Ullah, yang toko kelontongnya digusur, mengatakan dia sekarang akan kesulitan untuk memberi makan keluarganya yang terdiri dari delapan orang.
“Toko itu adalah harapan terakhir saya. Bagaimana saya menjalankan sebuah keluarga sekarang? Tidak ada jalan keluar kecuali mati. Saya tidak berdaya,” katanya kepada AFP.
Saad Hammadi dari Amnesty International mengatakan langkah itu akan membuat pengungsi rentan terhadap eksploitasi dan memperburuk kondisi di kamp.
“Penggusuran toko-toko dan penutupan sekolah-sekolah yang dipimpin masyarakat … memperburuk ketegangan dan frustrasi,” katanya.
Hammadi mendesak pihak berwenang untuk “melindungi hak dan martabat para pengungsi Rohingya dengan melibatkan mereka dalam keputusan termasuk hak mereka untuk mencari nafkah”.*
