Peringatan 21 Tahun Penjara Guantanamo: Saksi Bisu Pelanggaran HAM Amerika Selama ‘Perang Melawan Teror’

Hidayatullah.com — Sejak penarikan pasukan Amerika Serikat (AS) dari Afghanistan pada 2021, Presiden Joe Biden dan para ajudannya telah berulang kali mengungkapkan bahwa negara itu untuk pertama kalinya tidak berperang.

Namun, tidak jauh dari teritori AS, berdiri fasilitas penahanan Teluk Guantanamo yang masih beroperasi. Terletak di pelabuhan Kuba, penjara Guantanamo merupakan saksi bisu dari ‘Perang melawan teror’ AS yang dimulai setelah serangan 9/11.

Rabu (11/01) menjadi peringatan ke 21 tahun berdirinya penjara yang dikenal sebagai Gitmo. Berbagai kisah mantan tahanan merinci pelecehan di dalam fasilitas tersebut dan para pengkritik mengatakan perlidungan proses hukum tidak berlaku di sana.

“‘Perang melawan teror’ tidak akan berakhir sampai Guantanamo ditutup. Jadi setiap klaim bahwa perang telah berakhir adalah salah,” kata Lisa Hajjar, seorang profesor Sosiologi di University of California, Santa Barbara kepada Al Jazeera pada Kamis (12/01/2023).

Hajjar adalah penulis buku berjudul The War in Court: Inside the Long Fight Against Torture yang terbit tahun lalu. Dia mengatakan warisan abadi Gitmo adalah bahwa pemerintah AS – “seolah-olah demokrasi politik liberal” – menolak kemanusiaan tahanan atas nama kepentingan keamanan nasional.

‘Tanpa dakwaan… tanpa kemanusiaan’

Mantan tahanan Guantanamo Mansoor Adayfi mengatakan warisan penjara itu semakin buruk setiap tahunnya.

“Ini melambangkan penindasan, ketidakadilan, pelanggaran hukum, penyalahgunaan kekuasaan dan penahanan tanpa batas waktu,” katanya kepada Al Jazeera.

Adayfi menghabiskan 14 tahun di penjara, di mana dia mengatakan dia mengalami penyiksaan, penghinaan dan pelecehan. Berasal dari Yaman, dia menjelaskan bahwa dia diculik di Afghanistan dan diserahkan ke pasukan AS ketika dia berusia 18 tahun. Dia dituduh sebagai perekrut al-Qaeda yang jauh lebih tua tetapi tetap mempertahankan ketidakbersalahannya.

Adayfi mengatakan sangat disayangkan pelanggaran HAM di Guantanamo dilakukan oleh negara kuat yang mengajarkan demokrasi dan kebebasan.

“Mereka masih memenjarakan laki-laki selama 21 tahun tanpa hak, tanpa dakwaan, tanpa pengadilan, bahkan tanpa kemanusiaan,” katanya.

Fasilitas itu pernah menampung hampir 800 tahanan, tetapi sekarang menampung 35 tahanan – semuanya pria Muslim – yang sebagian besar tidak pernah didakwa melakukan kejahatan, termasuk 20 orang yang telah dibebaskan untuk dibebaskan.

Pada hari Rabu, hampir 160 kelompok HAM internasional mengirim surat kepada Biden mendesaknya untuk menutup penjara Guantanamo.

“Guantanamo terus menyebabkan kerusakan yang meningkat dan mendalam pada tahanan yang semakin tua dan semakin banyak orang sakit yang masih ditahan tanpa batas waktu di sana, sebagian besar tanpa dakwaan dan tidak ada yang menerima pengadilan yang adil. Itu juga menghancurkan keluarga dan komunitas mereka,” kata surat itu.

Kelompok-kelompok tersebut, termasuk Oxfam America dan Dewan Hubungan Muslim-Amerika, juga menuduh bahwa penjara tersebut memicu “kefanatikan, stereotip, dan stigma”. Dengan mencontohkan perpecahan sosial tersebut, Guantanamo “berisiko memfasilitasi pelanggaran hak tambahan”, kata kelompok tersebut.

Dalam sebuah petisi kepada Biden, American Civil Liberties Union (ACLU), sebuah kelompok HAM nirlaba, menggambarkan penjara tersebut sebagai “simbol global ketidakadilan, pelecehan, dan pengabaian terhadap supremasi hukum”.

“Guantanamo terus membebankan biaya yang sangat besar untuk nilai dan sumber daya kami. Sudah lama berlalu untuk episode memalukan dalam sejarah Amerika ini ditutup,” kata pernyataan itu.

Saat menjadi calon presiden, Biden mengatakan dia mendukung penutupan Guantanamo – tugas pendahulunya dari Partai Demokrat, mantan Presiden Barack Obama, gagal dicapai di tengah oposisi politik, meskipun mengeluarkan perintah eksekutif pada hari keduanya menjabat menyerukan agar Guantanamo ditutup dalam waktu satu tahun.

Hajjar, profesor Universitas California, mengatakan tidak ada konstituen berpengaruh dalam politik AS yang menganjurkan untuk menutup penjara tersebut. Dengan negara yang menghadapi krisis domestik dan internasional, banyak politisi AS menjauhkan diri dari “perang melawan teror” dan implikasinya, katanya.

Hajjar juga menunjukkan bahwa sedikit media meliput penjara itu dalam beberapa tahun terakhir. Memberitakan Guantanamo dengan benar, menurutnya, akan membutuhkan pengakuan bahwa itu telah menjadi “aib nasional” dan memeriksa apa yang salah sejak didirikan. Dia menambahkan bahwa masalah hukum seputar penjara itu rumit untuk dijelaskan.

“Jadi karena itu, tidak banyak media arus utama yang meliputnya,” ujarnya.

‘Ketidakpastian’

Penjara, yang terletak di pangkalan militer AS di Kuba, beroperasi dalam sistem hukum alternatif yang dipimpin oleh komisi militer yang tidak menjamin hak yang sama dengan pengadilan tradisional AS. ACLU telah mempertanyakan apakah tahanan dapat menerima pemeriksaan yang adil di hadapan komisi, mengingat “standar pembuktian yang lebih longgar”.

Kelompok tersebut juga menunjukkan bahwa para tahanan tidak dapat menggunakan sistem hukum di sana untuk mencari ganti rugi atas penyiksaan yang mereka alami, baik di penjara itu sendiri atau di fasilitas rahasia yang dijalankan oleh Central Intelligence Agency, yang dikenal sebagai “situs hitam”.

Dalam sebuah petisi ke Gedung Putih pada hari Rabu, Amnesty International USA menyebut penjara itu sebagai “noda yang mencolok dan sudah lama ada dalam catatan hak asasi manusia Amerika Serikat”.

Adayfi, mantan tahanan, mengatakan keadilan bagi mereka yang dipenjara di Guantanamo dimulai dengan menutup fasilitas tersebut. Dia juga meminta permintaan maaf dan pertanggungjawaban dari pejabat AS atas kejahatan yang dilakukan di sana.

Pada tahun 2016, dewan peninjau AS menganggap Adayfi layak untuk dibebaskan, meskipun dia tidak pernah didakwa melakukan kejahatan.

Mantan napi Guantanamo itu kini menciptakan karya seni yang terinspirasi dari pengalamannya. Dia merinci ceritanya dalam memoar, Don’t Forget Us Here: Lost and Found at Guantanamo.

Setelah dibebaskan, Adayfi dikirim oleh pemerintah AS ke Serbia, di mana dia tinggal sampai sekarang. Tapi perjuangannya terus berlanjut. Dia mengatakan kepada Al Jazeera bahwa sebagian besar mantan tahanan Guantanamo hidup “dalam limbo” tanpa status hukum di negara tuan rumah mereka, tidak dapat bekerja, bepergian atau bahkan memiliki hubungan sosial yang normal dengan orang lain.

“Ini sangat sulit. Saat Anda dibebaskan dari Guantanamo, tidak ada program rehabilitasi yang membantu Anda melanjutkan hidup mereka – [dengan] keluarga, teman, pekerjaan tetap. Ketidakpastian adalah salah satu perasaan terburuk,” kata Adayfi.*

---

Zaman Revolusi Media | Media lemah, da’wah lemah, ummat ikut lemah. Media kuat, da’wah kuat dan ummat ikut kuat
Langkah Nyata | Waqafkan sebagian harta kita untuk media, demi menjernihkan akal dan hati manusia
Yuk Ikut.. Waqaf Dakwah Media
Rekening Waqaf Media Hidayatullah:
BCA 128072.0000 Yayasan Baitul Maal Hidayatullah
BSI (Kode 451) 717.8181.879 Dompet Dakwah Media