Hidayatullah.com—Kabinet Malaysia memutuskan tidak akan menyelenggarakan program atau acara apa pun termasuk olahraga yang melibatkan kewarganegaraan ‘‘Israel’’, kata Menteri Luar Negeri Malaysia, Saifuddin Abdullah.
Pada pertemuan Kabinet dua minggu lalu, dia mengatakan Kabinet juga memutuskan bahwa perwakilan ‘‘Israel’’ tidak diizinkan masuk ke Malaysia untuk menghadiri acara dan program apa pun.
“Keputusan kabinet dua minggu lalu menunjukkan sikap yang kuat pada pemerintah Malaysia,” katanya dalam konferensi pers setelah menerima memorandum dari 43 LSM untuk mendukung pembebasan Palestina di Wisma Putra hari Rabu (16/1) lalu.
Sebelum itu, Saifuddin menerima sebuah memorandum yang diserahkan kepada ketua Boycott Divesment Sanktions (BDS) Malaysia, Prof. Dr. Mohd Nazari Ismail, yang menyatakan dukungannya atas tindakan pemerintah Malaysia yang tidak mengizinkan atlet ‘‘Israel’’ memasuki negara tersebut.
“Saya berterima kasih kepada Anda semua yang datang dengan nota dukungan untuk Palestina,” katanya dikutip Kantor Berita Bernama.
Baca Juga
Baca: Mahathir Kecam Keputusan Australia Akui Yerusalem Barat
Pada 10 Januari, Perdana Menteri Tun Dr Mahathir Mohamad menekankan bahwa pemerintah tetap dalam posisi untuk tidak memungkinkan atlet ‘‘Israel’’ untuk berkompetisi di Kejuaraan Renang Dunia 2019 di Kuching (World Para-Swimming Championship 2019) yang akan berlangsung di timur negara bagian Sarawak pada Juli mendatang, yang akan berlangsung mulai 29 Juli hingga 4 Agustus mendatang.
Tindakan Malaysia tidak mengizinkan atlet ‘‘Israel’’ untuk berpartisipasi dalam turnamen yang mengundang protes Komite Olimpiade ‘‘Israel’’ yang memberi tekanan pada penyelenggara untuk memberikan visa atlet mereka.
Malaysia, negara berpenduduk mayoritas Muslim dan pendukung perjuangan Palestina – tidak menjalin hubungan diplomatik dengan ‘‘Israel’’ seperti Indonesia.
Bulan lalu, Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohamad mengecam keputusan Australia yang mengakui Yerusalem (Baitul Maqdis) Barat sebagai Ibu Kota ‘‘Israel’’, dengan menuding Australia “tak berhak” untuk melakukannya.
Ribuan warga Malaysia juga turun ke jalan-jalan pada Desember lalu untuk memprotes keputusan Washington yang mengakui Yerusalem sebagai Ibu Kota ‘‘Israel’’.
Lebih dari 600 atlet dari 70 negara akan bertanding di kejuaraan yang digelar pada 29 Juli hingga 4 Agustus.
Kompetisi ini berfungsi sebagai salah satu acara kualifikasi untuk Paralimpiade 2020 di Tokyo.*
Bantu kami terus menyuarakan kebenaran!
Scan QRIS dan dukung #Journalism4Ummah
